- Target utama 8 paket kebijakan adalah mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2 persen.
- Strateginya adalah melancarkan program pemerintah dan menjaga belanja negara tetap positif.
- Memberi stimulus bagi kelas menengah melalui keringanan pajak PPh 21.
Suara.com - Setelah merilis delapan paket kebijakan ekonomi yang menyasar langsung masyarakat, pemerintah kini mengungkap target besar di baliknya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa seluruh program akselerasi tersebut dirancang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Secara spesifik, pemerintah menargetkan angka pertumbuhan yang ambisius untuk tahun 2025.
"Ya, kita berharap target (pertumbuhan ekonomi) 5,2 (persen) kita bisa capai," kata Airlangga di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).
Strategi di Balik Target Pertumbuhan
Untuk mencapai target tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa delapan paket kebijakan itu memiliki dua fungsi strategis.
Pertama, untuk menjaga momentum belanja pemerintah agar tetap positif hingga akhir tahun.
Ini dilakukan dengan cara melancarkan atau 'membuka sumbatan' yang menghambat realisasi program-program andalan pemerintah.
Kedua, memberikan stimulus langsung kepada masyarakat, khususnya kelas menengah, untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi.
Baca Juga: Masih Pikir-pikir Turunkan Cukai Rokok, Menkeu Purbaya: Katanya Ada yang Main-main?
"Kita melakukan debottlenecking terhadap program-program andalan, plus kita juga memberi keleluasan kepada kelas menengah melalui PPNDTP yang PPH Pasal 21," ujar Airlangga.
Debottlenecking sendiri merupakan istilah untuk proses menghilangkan hambatan agar sebuah program bisa berjalan lebih cepat dan efisien.
Sementara itu, stimulus untuk kelas menengah salah satunya diwujudkan melalui perluasan program Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP), seperti yang telah diumumkan untuk pekerja di sektor pariwisata.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025), mengumumkan kebijakan ekonomi baru.
Berikut delapan paket ekonomi tersebut:
Pertama, program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun). Jumlah penerima manfaat dari program ini sebanyak 20.000.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Parfum Wanita Tahan Lama di Alfamart untuk Silaturahmi Anti Bau
- 5 Mobil Murah 3 Baris Under 1500cc tapi Jagoan Tanjakan: Irit Bensin dan Pajak Ramah Rakyat Jelata
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 5 Kejanggalan Video Benjamin Netanyahu Terbaru, PM Israel Beneran Tewas?
Pilihan
-
Iran Umumkan Kabar Duka! Ali Larijani dan Gholamreza Soleimani Tewas sebagai Martir
-
Trump Ditinggal Tangan Kanan, Direktur Kontraterorisme AS Joe Kent Mundur
-
Waspada Puncak Arus Mudik Besok! 187 Ribu Orang Bakal Padati Bandara Soekarno-Hatta
-
Rudal Iran Hantam Jantung Israel Malam Ini, Saksi Mata: Bumi Bergetar seperti Gempa
-
Ledakan Besar di Baghdad! Kedutaan AS Diserang Drone dan Roket
Terkini
-
Polda Metro Jaya Pastikan Layanan Pindah Terminal Gratis di Bandara Soekarno-Hatta
-
Pemerintah Tangguhkan Urusan Board of Peace dan Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza, Apa Kata DPR?
-
Efisiensi APBN 2026, Wakil Ketua Komisi X DPR Tegaskan Sektor Pendidikan Harus Diproteksi
-
Bareskrim Pantau 24 Jam New Star Club Bali Usai Digerebek, Izin Usaha Diusulkan Dicabut
-
TNI Turun Tangan Selidiki Teror Air Keras Andrie Yunus: Respons Dugaan Keterlibatan Prajurit
-
Presiden Prabowo Penuhi Permintaan Warga Aceh, Salurkan Bantuan Daging Meugang Sambut Idulfitri
-
Iran Umumkan Kabar Duka! Ali Larijani dan Gholamreza Soleimani Tewas sebagai Martir
-
Heboh! Di Sini Calon Politisi Perempuan Diminta Layanan Seks demi Tiket Pemilu
-
Info A1: Perang Lawan Iran karena Kebodohan Trump Ditipu Lobi Israel dan Tokoh Media AS
-
Trump Ditinggal Tangan Kanan, Direktur Kontraterorisme AS Joe Kent Mundur