- Pemerintah tidak akan membentuk TGPF untuk mengusut dalang di balik kericuhan demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu.
- Presiden Prabowo secara langsung menyatakan bahwa usulan pembentukan TGPF tidak diperlukan.
- Prabowo mempersilakan lembaga-lembaga pembentukan tim investigasi oleh enam lembaga negara HAM untuk melanjutkan penyelidikan.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut dalang di balik kericuhan demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu.
Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, setelah menghadiri pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
Menurut Yusril, Presiden Prabowo secara langsung menyatakan bahwa usulan pembentukan TGPF tidak diperlukan.
Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, saat menemui Prabowo di Istana bersama Gerakan Nurani Bangsa, sempat mengutarakan bahwa usulan pembentukan TGPF adalah hal yang baik.
"Saya sudah mendapat penegasan dari Bapak Presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan, tim pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus lalu tidak perlu dibentuk," kata Yusril.
Kendati begitu, terkait pembentukan tim investigasi oleh enam lembaga negara HAM, Yusril menuturkan bahwa Presiden Prabowo mempersilakan lembaga-lembaga tersebut untuk melanjutkan penyelidikan dan menemukan fakta-fakta di lapangan.
"Maka presiden mengatakan bahwa silakan Komnas HAM dan 6 lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, menemukan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi itu," katanya.
Ia pun menegaskan kembali tak perlu lagi dipertanyakan soal sikap Presiden Prabowo terkait pembentukan TGPF di balik demo berakhir ricuh.
"Jadi persoalan ini sudah jelas sekiranya hari ini. Kalau ada yang menanyakan apa perlu dibentuk atau tidak, presiden mengatakan tidak perlu dibentuk," pungkasnya.
Baca Juga: Jadi Menko Polkam, Intip Kekayaan Djamari Chaniago: Punya Kapal Laut Hingga Harley Davidson
Berita Terkait
-
Kursi Menteri BUMN Kini Kosong, Erick Thohir: Nanti Ada...
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Rekam Jejak Karier Muhammad Qodari: Dari Peneliti, Diangkat Jadi Kepala Staf Kepresidenan
-
Djamari Chaniago dan Ahmad Dofiri Dianugerahi Pangkat Jenderal Kehormatan oleh Prabowo
-
Jadi Menko Polkam, Intip Kekayaan Djamari Chaniago: Punya Kapal Laut Hingga Harley Davidson
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW