- Prabowo rombak Komite TPPU, tunjuk Menko Hukum & HAM jadi ketua.
- Posisi ini sebelumnya selalu dipegang oleh Menkopolhukam.
- Langkah ini bertujuan perkuat perang melawan tindak pidana pencucian uang.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah strategis merombak total 'tim elite' anti-pencucian uang yang ditandai dengan menunjuk Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Hukham Imipas) Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua.
Penunjukan tersebut disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) baru, Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, kini ditunjuk sebagai panglima tertinggi Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Perubahan signifikan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2025 yang ditandatangani Prabowo pada 25 Agustus lalu.
Langkah ini menandai pergeseran kekuatan penting, karena posisi Ketua Komite TPPU kini tidak lagi dipegang oleh Menkopolhukam, sebuah tradisi yang telah berjalan sejak era Presiden SBY.
Struktur Baru di Bawah Komando Yusril
Dengan Perpres baru ini, Yusril Ihza Mahendra akan memimpin langsung komite yang beranggotakan jajaran menteri dan kepala lembaga negara paling strategis.
Berdasarkan Pasal 5 Perpres 88 Tahun 2025, susunan baru Komite TPPU adalah:
- Ketua: Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Yusril Ihza Mahendra)
- Wakil Ketua: Menko Bidang Perekonomian
- Sekretaris: Kepala PPATK
Anggotanya mencakup nama-nama besar seperti Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Kapolri, hingga Kepala BIN.
PPATK Pimpin Tim Pelaksana
Baca Juga: Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
Sementara di level teknis, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini ditunjuk untuk memimpin Tim Pelaksana Komite TPPU. Tim ini akan menjadi motor penggerak kebijakan dan operasi sehari-hari.
Langkah perombakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perang melawan TPPU, sebuah kejahatan kerah putih yang merusak ekonomi dan integritas keuangan negara.
Pemerintah menargetkan koordinasi antar-lembaga menjadi lebih kuat di bawah komando baru ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik
-
Terjaring OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Digelandang ke KPK Besok
-
Prabowo ke Tanah Abang! KAI Ungkap Agenda Mendadak di Istana
-
Jadi Event Lari Nol Emisi Pertama di Indonesia, PLN Electric Run 2025 Berlangsung Sukses
-
Tertunduk Lesu, Onad Kirim Pesan Cinta untuk Istri Usai Asesmen Narkoba
-
Lewat Grand Final Duta DPD, Sultan Najamudin Ajak Anak Muda Menjadi Aspirasi Daerah