- Prabowo rombak Komite TPPU, tunjuk Menko Hukum & HAM jadi ketua.
- Posisi ini sebelumnya selalu dipegang oleh Menkopolhukam.
- Langkah ini bertujuan perkuat perang melawan tindak pidana pencucian uang.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah strategis merombak total 'tim elite' anti-pencucian uang yang ditandai dengan menunjuk Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Hukham Imipas) Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua.
Penunjukan tersebut disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) baru, Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, kini ditunjuk sebagai panglima tertinggi Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Perubahan signifikan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2025 yang ditandatangani Prabowo pada 25 Agustus lalu.
Langkah ini menandai pergeseran kekuatan penting, karena posisi Ketua Komite TPPU kini tidak lagi dipegang oleh Menkopolhukam, sebuah tradisi yang telah berjalan sejak era Presiden SBY.
Struktur Baru di Bawah Komando Yusril
Dengan Perpres baru ini, Yusril Ihza Mahendra akan memimpin langsung komite yang beranggotakan jajaran menteri dan kepala lembaga negara paling strategis.
Berdasarkan Pasal 5 Perpres 88 Tahun 2025, susunan baru Komite TPPU adalah:
- Ketua: Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Yusril Ihza Mahendra)
- Wakil Ketua: Menko Bidang Perekonomian
- Sekretaris: Kepala PPATK
Anggotanya mencakup nama-nama besar seperti Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Kapolri, hingga Kepala BIN.
PPATK Pimpin Tim Pelaksana
Baca Juga: Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
Sementara di level teknis, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini ditunjuk untuk memimpin Tim Pelaksana Komite TPPU. Tim ini akan menjadi motor penggerak kebijakan dan operasi sehari-hari.
Langkah perombakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perang melawan TPPU, sebuah kejahatan kerah putih yang merusak ekonomi dan integritas keuangan negara.
Pemerintah menargetkan koordinasi antar-lembaga menjadi lebih kuat di bawah komando baru ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah
-
Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global
-
Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan
-
Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Dasco Temui Mahasiswa, DPR Janji Tindak Lanjuti Sejumlah Tuntutan
-
Dinilai Langkah Berani! Gibran Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua demi Buka Ruang Dialog?
-
Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
-
Tak Cukup Dipenjara, Migrant Watch Desak Mafia TPPO Dimiskinkan Lewat Jerat TPPU
-
Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Dongkrak Citra Positif PSI