- Prabowo rombak Komite TPPU, tunjuk Menko Hukum & HAM jadi ketua.
- Posisi ini sebelumnya selalu dipegang oleh Menkopolhukam.
- Langkah ini bertujuan perkuat perang melawan tindak pidana pencucian uang.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah strategis merombak total 'tim elite' anti-pencucian uang yang ditandai dengan menunjuk Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Hukham Imipas) Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua.
Penunjukan tersebut disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) baru, Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, kini ditunjuk sebagai panglima tertinggi Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Perubahan signifikan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2025 yang ditandatangani Prabowo pada 25 Agustus lalu.
Langkah ini menandai pergeseran kekuatan penting, karena posisi Ketua Komite TPPU kini tidak lagi dipegang oleh Menkopolhukam, sebuah tradisi yang telah berjalan sejak era Presiden SBY.
Struktur Baru di Bawah Komando Yusril
Dengan Perpres baru ini, Yusril Ihza Mahendra akan memimpin langsung komite yang beranggotakan jajaran menteri dan kepala lembaga negara paling strategis.
Berdasarkan Pasal 5 Perpres 88 Tahun 2025, susunan baru Komite TPPU adalah:
- Ketua: Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Yusril Ihza Mahendra)
- Wakil Ketua: Menko Bidang Perekonomian
- Sekretaris: Kepala PPATK
Anggotanya mencakup nama-nama besar seperti Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Kapolri, hingga Kepala BIN.
PPATK Pimpin Tim Pelaksana
Baca Juga: Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
Sementara di level teknis, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini ditunjuk untuk memimpin Tim Pelaksana Komite TPPU. Tim ini akan menjadi motor penggerak kebijakan dan operasi sehari-hari.
Langkah perombakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perang melawan TPPU, sebuah kejahatan kerah putih yang merusak ekonomi dan integritas keuangan negara.
Pemerintah menargetkan koordinasi antar-lembaga menjadi lebih kuat di bawah komando baru ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
realme C100 Series Bawa Baterai Monster 8000mAh dan AI Gemini, Siap Cetak 'Champion' Masa Depan!
-
Tantangan Adopsi Toyota Hilux Listrik Bagi Pengusaha Akibat Selisih Harga
-
Viral Isu Bank Asing Tarik Dana Rp11,5 Triliun dari Indonesia, Ini Faktanya
-
Dua Aksi Demo Digelar di Jakarta Pusat Hari Ini, 415 Personel Gabungan Disiagakan
-
BUMN Kini Tak Boleh Bisnis Semaunya Sendiri, Harus Satu Arah yang Sama
-
Possession Semu Berujung Petaka, John Herdman Evaluasi Total Pertahanan Timnas Indonesia
-
Haier H100M96GUX Dobrak Pasar High-End: QD-MiniLED, Audio KEF, dan Refresh Rate 240Hz!
-
Skema Potong Komisi Langsung Dinilai Bikin Pendapatan Ojol Lebih Transparan
-
8 Ciri-ciri Rumah yang Membawa Hoki dan Rezeki Menurut Feng Shui
-
3 Gol, 3 Poin, dan 1 Baju Dibuang: Cerita Unik Kemenangan Vietnam atas Indonesia