- Prabowo rombak Komite TPPU, tunjuk Menko Hukum & HAM jadi ketua.
- Posisi ini sebelumnya selalu dipegang oleh Menkopolhukam.
- Langkah ini bertujuan perkuat perang melawan tindak pidana pencucian uang.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah strategis merombak total 'tim elite' anti-pencucian uang yang ditandai dengan menunjuk Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Hukham Imipas) Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua.
Penunjukan tersebut disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) baru, Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, kini ditunjuk sebagai panglima tertinggi Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Perubahan signifikan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2025 yang ditandatangani Prabowo pada 25 Agustus lalu.
Langkah ini menandai pergeseran kekuatan penting, karena posisi Ketua Komite TPPU kini tidak lagi dipegang oleh Menkopolhukam, sebuah tradisi yang telah berjalan sejak era Presiden SBY.
Struktur Baru di Bawah Komando Yusril
Dengan Perpres baru ini, Yusril Ihza Mahendra akan memimpin langsung komite yang beranggotakan jajaran menteri dan kepala lembaga negara paling strategis.
Berdasarkan Pasal 5 Perpres 88 Tahun 2025, susunan baru Komite TPPU adalah:
- Ketua: Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Yusril Ihza Mahendra)
- Wakil Ketua: Menko Bidang Perekonomian
- Sekretaris: Kepala PPATK
Anggotanya mencakup nama-nama besar seperti Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Kapolri, hingga Kepala BIN.
PPATK Pimpin Tim Pelaksana
Baca Juga: Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
Sementara di level teknis, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini ditunjuk untuk memimpin Tim Pelaksana Komite TPPU. Tim ini akan menjadi motor penggerak kebijakan dan operasi sehari-hari.
Langkah perombakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perang melawan TPPU, sebuah kejahatan kerah putih yang merusak ekonomi dan integritas keuangan negara.
Pemerintah menargetkan koordinasi antar-lembaga menjadi lebih kuat di bawah komando baru ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
-
Sosok Meriyati Roeslani, Istri Jenderal Hoegeng yang Meninggal pada Usia 100 Tahun
Terkini
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Kabar Krisis Iklim Bikin Lelah, Bagaimana Cara Mengubahnya Jadi Gerakan Digital?
-
Anggota DPR Tanya ke BNN: Whip Pink Mulai Menggejala, Masuk Narkotika atau Cuma Seperti Aibon?
-
Lisa BLACKPINK Syuting di Kota Tua, Rano Karno: Bagian dari Proyek Raksasa Jakarta
-
Saat Daerah Tak Sanggup Bayar Gaji ASN, Siswa SD di NTT Menyerah pada Hidup Demi Buku Tulis