-
Istana respons gerakan viral anti-sirine 'Stop Tot tot Wuk wuk'.
-
Pejabat diingatkan tidak arogan saat gunakan fasilitas pengawalan.
-
Presiden Prabowo jadi contoh, ikut macet dan berhenti di lampu merah.
Suara.com - Gerakan anti-sirine atau 'Stop Tot tot Wuk wuk' yang marak di media sosial dan jalanan akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Istana.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fasilitas pengawalan tidak boleh digunakan secara arogan.
Prasetyo mengungkapkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara bahkan telah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan seluruh jajaran pejabat negara untuk menjaga kepatutan, meskipun ada undang-undang yang mengatur penggunaan fasilitas tersebut.
"Bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut, semena-mena atau semau-maunya itu," kata Prasteyo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Mensesneg menjelaskan, walau beberapa pejabat membutuhkan pengawalan untuk efektivitas waktu, ia kembali menekankan imbauan agar fasilitas itu tidak digunakan secara berlebihan dan tetap menghormati pengguna jalan lainnya.
Sebagai contoh utama, Prasetyo menyoroti teladan yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo.
"Sebagaimana saudara-saudara perhatikan bahwa Bapak Presiden memberikan contoh, bahwa beliau sendiri, di dalam mendapatkan pengawalan di dalam berlalu lintas, itu juga sering ikut bermacet-macet, kalau pun lampu merah juga berhenti, ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru mencapai tempat tertentu. Semangatnya, semangatnya itu," katanya.
Sebelumnya diberitakan, kesabaran pengguna jalan di Indonesia telah mencapai puncaknya, memicu munculnya gerakan moral di media sosial.
Pada unggahan akun Instagram @progresip_, mengatakan bahwa cuma kendaraan darurat dan tertentu yang berhak pakai sirine atau strobo, dikutip Kamis (18/9/2025).
Baca Juga: Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
“Ingat, cuma kendaraan darurat dan tertentu yang berhak pakai sirine atau strobo,” tulisnya pada keterangan unggahannya.
Pada unggahan itu mencuat gerakan moral di media sosial dengan sebutan 'Stop Sirine dan Strobo' atau yang lebih populer dengan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk di Jalan.'
Gerakan ini merupakan bentuk protes nyata terhadap penyalahgunaan sirene dan strobo ilegal yang sering kali digunakan untuk membelah kemacetan, menciptakan ketidakadilan di jalan raya.
Gerakan ini diwujudkan secara unik melalui pemasangan stiker protes di kendaraan pribadi. Pesan yang diusung jelas, menolak arogansi pengguna sirene dan strobo ilegal.
Beragam kalimat stiker bermunculan, namun intinya sama, 'STOP! Strobo & Sirine!! Kalian hidup dari pajak kami!' dan penegasan bahwa tidak akan memberi jalan untuk pengguna sirene dan strobo, kecuali ambulans dan pemadam kebakaran.
Popularitas gerakan ini dengan cepat menyebar dan menjadi viral.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara