- Adian mengatakan tak seharusnya gaji Anggota DPR dipotong lantaran tak menghadiri rapat-rapat sebagai legislator di Senayan.
- Ukuran kinerja anggota dewan disebut tidak bisa sekadar dilihat dari absensi.
- Menuurt Adian yang terpenting adalah kesungguhan memperjuangkan aspirasi warga melalui proses politik di parlemen.
Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Adian Napitupulu, mengakui adanya kritikan tajam kepada kinerja para wakil rakyat belakangan ini.
Namun, ia menilai tak seharusnya gaji Anggota DPR dipotong lantaran tak menghadiri rapat-rapat sebagai legislator di Senayan.
Usulan potong gaji itu mengemuka di tengah masyarakat seiring protes yang terjadi belakangan ini.
Adian pun juga ditanya tanggapannya soal usulan ini dalam podcast yang ditayangkan akun YouTube Keadilan TV.
Menurut Adian, ukuran kinerja anggota dewan tidak bisa sekadar dilihat dari absensi.
Setelah penyusunan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rampung, anggota DPR seharusnya turun ke masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
“Ya nanti kita jadi terjebak absensi. Gini, DPR itu kalau menurut gue, ketika dua tugasnya sudah selesai, nyusun APBN dan nyusun undang-undang sudah selesai, atau sedang tidak kerjakan, ya dia turun ke rakyat. Dan itu turun ke rakyat itu tidak bisa dikonversi, digantikan dengan absen,” kata Adian, dikutip Minggu (21/9/2025).
Adian menjelaskan, masyarakat kerap menilai kualitas anggota DPR dari hal-hal yang terlihat sederhana, misalnya hanya hadir rapat atau turun menemui warga.
Padahal, kerja DPR jauh lebih luas dan membutuhkan proses panjang.
Baca Juga: DPR Pilih WFH Hindari Demo? Formappi Murka: Enak Banget Ambil Cuti Saat Rakyat Datang
“Ya problemnya kita masyarakat tuh agak jelimet ketika ngobrol soal yang tadi bang, misalkan ini kualitas begini, begini, begini ya, kita tahunya ada anggota turun, selesai gitu,” ujarnya.
Ia menegaskan, tidak semua anggota DPR bisa memiliki pola kerja seperti dirinya yang sering menemui rakyat.
Namun, yang terpenting, kata Adian, adalah kesungguhan memperjuangkan aspirasi warga melalui proses politik di parlemen.
"Rakyat juga nggak pengen, kemudian mewajibkan kita harus instan datang turun selesai, nggak juga. Tapi kita datang turun mendengarkan mereka dan memperjuangkan mereka. Dan mereka kan melihat kesungguhan perjuangan itu dari proses yang dijalankan,” pungkas Adian.
Berita Terkait
-
Kinerja DPR Banyak Dikritik, Adian Napitupulu: Terbelenggu Aturan Sendiri
-
Adian Napitupulu Ungkap Keluarga Driver Ojol Affan Sempat Dilarang Lihat Jenazah, Tidak Manusiawi!
-
Terima Aduan Ojol, Pimpinan BAM DPR Minta Aplikator Hapus Asuransi yang Merugikan
-
Ngadu ke DPR, Ojol Bongkar Praktik 'Beli Order' dan Tagih Janji Kesejahteraan yang Terlupakan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan