- Kasus banyak siswa keracunan makan bergizi gratis atau MBG menjadi sorotan internasional.
- Sebanyak 5.000 anak keracunan MBG.
- Pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi meminta maaf atas kasus banyak siswa keracunan massal karena MBG.
Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total dan berkesinambungan terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Desakan ini menyusul rentetan kasus keracunan massal yang telah menelan lebih dari 5.000 siswa sebagai korban dan kini menjadi sorotan media internasional.
Puan menegaskan bahwa insiden yang merugikan anak-anak ini tidak boleh terulang kembali. Ia mengakui bahwa pelaksanaan program sebesar ini tidak mudah, tapi hal itu justru menuntut keseriusan yang lebih tinggi dari semua pihak terkait.
"Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang dirugikan," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
"Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total," tegasnya.
Sorotan Internasional
Desakan Puan ini datang di tengah isu keracunan MBG yang tak lagi menjadi konsumsi domestik. Kantor berita global, Reuters, mengangkat isu ini dalam artikel berjudul "Over 800 Indonesian students suffer mass food poisoning from government free meals" pada Sabtu (20/9/2025).
Hingga pertengahan September 2025, angka korban keracunan akibat menu MBG di berbagai daerah telah melampaui 5.000 siswa.
Di tengah tekanan publik dan sorotan global, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada Jumat (19/9/2025).
"Tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus... Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan," ujar Prasetyo.
Baca Juga: Dari MBG ke Bantuan Pangan, Menkeu Purbaya Pastikan Dana Negara untuk Rakyat
Ia juga menambahkan bahwa sanksi tegas akan dijatuhkan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
Terkini
-
Bos Aplikasi Dewasa Onlyfans Leonid Radvinsky Meninggal Dunia di Usia Muda
-
Rekaman Menegangkan Detik-Detik Tabrakan Pesawat Air Canada dengan Truk Pemadam di New York
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas