- Kasus banyak siswa keracunan makan bergizi gratis atau MBG menjadi sorotan internasional.
- Sebanyak 5.000 anak keracunan MBG.
- Pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi meminta maaf atas kasus banyak siswa keracunan massal karena MBG.
Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total dan berkesinambungan terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Desakan ini menyusul rentetan kasus keracunan massal yang telah menelan lebih dari 5.000 siswa sebagai korban dan kini menjadi sorotan media internasional.
Puan menegaskan bahwa insiden yang merugikan anak-anak ini tidak boleh terulang kembali. Ia mengakui bahwa pelaksanaan program sebesar ini tidak mudah, tapi hal itu justru menuntut keseriusan yang lebih tinggi dari semua pihak terkait.
"Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang dirugikan," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
"Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total," tegasnya.
Sorotan Internasional
Desakan Puan ini datang di tengah isu keracunan MBG yang tak lagi menjadi konsumsi domestik. Kantor berita global, Reuters, mengangkat isu ini dalam artikel berjudul "Over 800 Indonesian students suffer mass food poisoning from government free meals" pada Sabtu (20/9/2025).
Hingga pertengahan September 2025, angka korban keracunan akibat menu MBG di berbagai daerah telah melampaui 5.000 siswa.
Di tengah tekanan publik dan sorotan global, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada Jumat (19/9/2025).
"Tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus... Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan," ujar Prasetyo.
Baca Juga: Dari MBG ke Bantuan Pangan, Menkeu Purbaya Pastikan Dana Negara untuk Rakyat
Ia juga menambahkan bahwa sanksi tegas akan dijatuhkan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan