- Rapat penting ini bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2026.
- Rapat yang dipimpin Puan juga dihadiri oleh tiga Wakil Ketua DPR RI lainnya, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
- Puan melaporkan bahwa rapat dihadiri oleh 293 dari 578 anggota DPR RI, yang memastikan kuorum tercapai untuk pengambilan keputusan.
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 pada Selasa (23/9/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat penting ini bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2026 serta sejumlah program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, ini juga dihadiri oleh tiga Wakil Ketua DPR RI lainnya, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Puan melaporkan bahwa rapat dihadiri oleh 293 dari 578 anggota DPR RI, yang memastikan kuorum tercapai untuk pengambilan keputusan.
"Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillah perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI," ujar Puan saat membuka rapat.
Lima agenda utama dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna ini:
- Pengambilan Keputusan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
- Laporan dan Pengambilan Keputusan terkait Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029, Perubahan Kedua Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025, dan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026.
- Laporan dan Pengambilan Keputusan Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025 oleh Komisi III DPR RI.
- Laporan dan Pengambilan Keputusan Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) oleh Komisi XI DPR RI.
- Laporan dan Pengambilan Keputusan Hasil Uji Kelayakan Calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas) Masa Jabatan 2025-2029 oleh Komisi XII DPR RI.
Pengesahan APBN 2026 menandai langkah penting dalam perencanaan keuangan negara untuk tahun mendatang, sementara penetapan Prolegnas menjadi panduan bagi kerja legislasi DPR dalam beberapa tahun ke depan. Keputusan-keputusan lain juga mengisi posisi-posisi strategis di lembaga peradilan dan pengawas keuangan serta energi.
Berita Terkait
-
DPR Ragu Pindah ke IKN Tahun 2028? Puan: Tunggu Dulu, Belum Lihat Kajiannya
-
Puan 'Bangga' Presiden Indonesia Comeback Pidato di PBB Usai Satu Dekade Absen: Ini yang Ditunggu
-
Sinyal Belum Kompak? Prabowo Sudah Rilis Perpres, Puan Belum Tahu Apa-apa soal IKN Ibu Kota Politik
-
Marak Keracunan Massal MBG, Puan Maharani Desak Evaluasi Total: Anak-anak Jangan Dirugikan!
-
Sorotan Internasional Kasus Keracunan MBG, Puan Maharani Desak Evaluasi Total
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Tak Menyerah, Sony Sanjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Setelah Ditolak Kejagung
-
Penumpang Pasar Senen Kalahkan Gambir, Tren Perjalanan Kelas Ekonomi Menguat
-
HUT Jakarta ke-499, Pemprov DKI Terima 499 Sertifikat Aset Daerah Senilai Rp 22,2 Triliun
-
Dianugerahi Lencana Emas di Gorontalo, Prabowo Dinilai Berjasa Bagi Petani-Nelayan
-
Prabowo: Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo, Pesertanya Ada yang Dibayar Rp 200 Ribu
-
DPR Apresiasi Polda Jabar Tangkap Taufik Hidayat, Pelaku Penyekapan Perempuan di Bandung
-
Kasus Suap Mahasiswa UBK, BEM UMY: Tak Bisa Selesai Hanya dengan Maaf
-
Usut Kasus Silmy Karim, KPK Geledah Kantor Biro Jasa di Bali
-
Dua Kebakaran Serang Duren Sawit Dini Hari, 23 Jiwa Terdampak dan Ratusan Juta Rupiah Ludes
-
KPK Periksa 13 Saksi Kasus Silmy Karim di Jakarta dan Bali, ASN Hingga Swasta Dicecar