Ribuan Anak Keracunan dan Makanan Berbelatung, FSGI Desak Moratorium Program Makan Bergizi Gratis

Suara.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Desakan ini dilayangkan menyusul rentetan masalah serius dalam pelaksanaannya, mulai dari ribuan anak keracunan, makanan berbelatung, hingga dugaan konflik kepentingan.

FSGI menilai program ambisius ini tidak disertai dengan perencanaan yang jelas dan pengawasan yang ketat, sehingga justru menimbulkan banyak masalah di lapangan.

"FSGI mencatat tragedi keracunan hampir 6.000 peserta didik, makanan terdapat belatung/kecoa, ukuran makanan yang minim dan tak layak gizi, hingga potensi korupsi," kata Sekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung, dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025).

"MBG harus segera dievaluasi total... selama proses evaluasi, program MBG harus dimoratorium dahulu. Ini soal menunggu giliran keracunan saja setiap daerah," tegasnya.

Evaluasi Belum Dilakukan, Anggaran Justru Melonjak

Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menyoroti ironi dalam penganggaran program ini. Alih-alih melakukan evaluasi serius, pemerintah dan DPR justru menaikkan anggaran MBG secara drastis untuk tahun 2026.

"Anggaran program MBG tahun 2026 malah disahkan DPR sebesar Rp 335 Triliun, yang tahun 2025 hanya Rp 71 Triliun... Jangan mengejar target capaian jumlah tapi mengabaikan keselamatan anak-anak Indonesia," kata Retno.

Ia juga mengungkap adanya kebijakan yang berisiko bagi guru, seperti di Sleman di mana guru diminta mencicipi makanan lebih dulu untuk mencegah keracunan, atau di Ngawi di mana sekolah diminta mengganti rugi wadah makanan yang rusak dengan harga dua kali lipat.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, FSGI memberikan lima rekomendasi utama kepada pemerintah:

Baca Juga: Isu Minyak Babi di Ompreng MBG, Ini Kata Tegas Badan Gizi Nasional

1. Evaluasi Total: Melakukan evaluasi menyeluruh dengan melibatkan sekolah, guru, siswa, dan orang tua.
2. Moratorium: Menghentikan sementara program MBG selama proses evaluasi berlangsung.
3. Buka Masukan Publik: Membuka diri terhadap masukan dari publik mengenai pelaksanaan program.
4. Prioritaskan Perlindungan Anak: Tidak hanya mengejar target jumlah, tetapi mengedepankan keselamatan dan perlindungan anak.
5. Alihkan Anggaran: Mengalihkan anggaran MBG 2025 yang tidak terserap untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, terutama guru honorer.

FSGI juga mengapresiasi keberanian Kepala SDN 017 Napo di Kecamatan Limboro yang menolak menandatangani MoU program MBG karena meragukan mekanisme dan kualitasnya.