- Gen Z aktif di media sosial bisa menggerakkan aksi politik nyata, bukan sekadar tren.
Suara.com - Maraknya generasi Z yang menyuarakan isu politik di media sosial menimbulkan pertanyaan terkait kedalaman pemahaman politik mereka. Di sisi lain, fenomena mobilisasi massa seperti “Garuda Biru” memperlihatkan bahwa ruang digital kini menjadi arena efektif untuk konsolidasi politik dan ekspresi demokrasi.
Fenomena ini menjadi topik bahasan dalam kuliah terbuka bertajuk “Demokrasi, Agonisme, dan Oposisi Permanen” di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat.
Hilma, seorang peserta yang juga guru madrasah, mempertanyakan apakah gelombang aktivisme digital oleh Gen Z benar-benar lahir dari pemahaman politik yang mendalam.
“Apakah generasi muda yang aktif di media sosial hari ini benar-benar terlibat dengan politik, atau hanya mencari pengakuan diri lewat postingan dan tren sesaat?” tanyanya.
Menanggapi hal ini, Dosen Filsafat dan pembicara, Augustinus Setyo Wibowo, memberikan contoh nyata bagaimana ruang digital mampu menjadi sarana konsolidasi politik yang efektif. Ia merujuk pada fenomena protes massa “Garuda Biru” yang meledak di media sosial pada Agustus 2024.
“Jam 6 sore, narasi ‘Garuda Biru’ mulai tersebar. Tengah malam sudah ramai, dan keesokan paginya aktivis, dosen, mahasiswa, semua bergerak ke MK dan DPR,” ujar Setyo, menjelaskan bagaimana aksi itu terjadi secara spontan tanpa rapat persiapan, hanya melalui koordinasi digital.
Setyo juga menyoroti serangkaian aksi massa pada 28-29 Agustus 2025 sebagai bukti nyata kekuatan media sosial dalam menggerakkan aksi dunia nyata. “Bagaimana bisa mengumpulkan orang sebanyak itu hanya lewat ruang digital? Itu karena kita makhluk sosial, relasi yang terbentuk di dunia maya mendorong keterlibatan nyata,” tambahnya.
Menurut Setyo, media sosial telah menjadi arena politik baru, karena menyediakan wadah untuk mengekspresikan perbedaan nilai, identitas, dan aspirasi ketika jalur formal seperti partai dan parlemen tidak lagi efektif. “Dimensi politik tak pernah hilang; ketika jalur resmi tertutup, ia akan mencari jalannya sendiri,” ujarnya.
Kondisi ini membuat rakyat menyalurkan aspirasi melalui platform digital seperti Twitter, X, Instagram, dan TikTok. Meski bentuknya sering kasar, spontan, dan emosional, Setyo menekankan media sosial tetap menjadi arena agonistik yang relevan bagi ekspresi politik saat ini.
Baca Juga: 15 Detik yang Membahayakan: Kecanduan Video Pendek Merusak Otak?
Reporter : Nur Saylil Inayah
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional