Dipotong Rp15 Triliun, Jakarta Alami Pemangkasan Dana Transfer dari Pusat Paling Besar

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat paling besar di Indonesia untuk tahun anggaran 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov dalam menjaga kinerja dan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal.

“Ini kan tidak hanya dialami di Jakarta, ini dialami oleh seluruh daerah. Memang pemotongan Jakarta paling besar,” kata Pramono kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

Dari data yang diterima Pemprov, pemerintah pusat memangkas dana transfer ke DKI Jakarta sebesar Rp15 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi besar lainnya seperti Jawa Barat yang hanya berkurang Rp2,45 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp2,81 triliun.

“Ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub untuk bisa menyelesaikan target kami dengan baik,” ujar Pramono.

Sebelumnya, DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD tahun 2026 dengan total sebesar Rp95,35 triliun, termasuk proyeksi penerimaan dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana alokasi khusus (DAK) yang mencapai Rp26 triliun.

Namun, usai keputusan pemangkasan dari Kementerian Keuangan, rancangan APBD 2026 terpaksa disesuaikan menjadi Rp79,06 triliun.

Penurunan signifikan ini dinilai akan memengaruhi sejumlah program prioritas, meski Pemprov memastikan tak ada pemotongan untuk sektor vital seperti pendidikan dan bantuan sosial.

Pramono menegaskan, di tengah keterbatasan tersebut, pihaknya akan tetap menjaga semangat dan optimisme dalam melanjutkan pembangunan Jakarta.

Baca Juga: Perintah Pusat Pangkas Dana Transfer, Pramono Pastikan Program Masyarakat Ini Aman

“Pemerintah Jakarta akan berusaha. Yang biasanya dengan anggaran yang cukup besar, tahun ini sebenarnya Rp95 triliun akan menjadi Rp79 triliun, kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta,” pungkas Pramono.