Perintah Pusat Pangkas Dana Transfer, Pramono Pastikan Program Masyarakat Ini Aman

Suara.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 berpotensi terpangkas drastis akibat rencana pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bergerak cepat memastikan program-program vital bagi masyarakat tidak akan terganggu.

"Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, Pemutihan Ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu,” ujar Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).

Komitmen ini menjadi angin segar di tengah ancaman pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bisa mencapai triliunan rupiah.

Pramono menegaskan, Jakarta harus siap menghadapi tantangan ini dengan inovasi pembiayaan.

“Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan kekhawatirannya. APBD DKI 2026 yang semula diproyeksikan mencapai Rp95,35 triliun, berpotensi anjlok signifikan.

Ini terjadi setelah DPRD dan Pemprov DKI menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, dengan asumsi penerimaan transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK) sebesar Rp26 triliun.

"DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya, sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," tutur Khoirudin.

Baca Juga: Rp18 Triliun Anggaran Pusat Dikucurkan ke Sulsel, Untuk Apa Saja?

Dengan pemangkasan ini, dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta hanya tersisa Rp11 triliun, jauh di bawah ekspektasi.

Angka APBD 2026 pun bisa merosot tajam. "Karena kita sudah MoU dengan angka Rp95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Jadi, sangat jauh perubahannya," jelas Khoirudin.

Kenaikan APBD 2026 sebesar 3,8 persen dari tahun sebelumnya (Rp91,86 triliun di 2025) kini terancam sirna. Masyarakat menanti bagaimana Pemprov DKI akan menghadapi tantangan anggaran ini demi menjaga keberlangsungan program-program unggulan. (Antara)