News / Nasional
Selasa, 07 Oktober 2025 | 16:52 WIB
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar saat meninjau lokasi gedung ambruk di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. (Foto dok. Ist)
Baca 10 detik
  • Pemerintah juga akan menanggung perbaikan bangunan sejumlah ponpes yang telah dianggap rawan.
  • Cak Imin menekankan kalau anggaran pemerintah juga terbatas. 
  • Sesuai arahan Prabowo prioritas bantuan akan diberikan untuk ponpes dalam kondisi bangunan rawan dan darurat.

Suara.com - Satgas Pembangunan Pesantren bentukan pemerintah akan lakukan audit menyeluruh terhadap bangunan pondok pesantren (ponpes) yang dinilai rawan dan sudah berusia tua.

Selanjutnya, pemerintah juga akan menanggung perbaikan bangunan sejumlah ponpes yang telah dianggap rawan.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah terulangnya insiden bangunan ambruk seperti yang terjadi pada masjid Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, pekan lalu.

"Kita lakukan audit, sambil terus melakukan inventarisasi, pengecekan, lalu nanti kita carikan anggarannya. Sejauh mana dan seberapa anggarannya nanti akan kita umumkan," kata Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Kendati begitu, Cak Imin menekankan kalau anggaran pemerintah juga terbatas. Sehingga, kemungkinan hanya beberapa pesantren yang dibantu biaya pembangunannya.

Arahan dari Presiden Prabowo, kata Cak Imin, prioritas bantuan akan diberikan untuk ponpes dalam kondisi bangunan rawan dan darurat.

"Tentu pemerintah akan semaksimal mungkin akan kita cari. Tapi saya juga ingin menyampaikan ya, para pesantren-pesantren jangan terlampau merasa semua ditangani. Anggaran kita sangat terbatas, tapi kita akan usahakan. Semaksimal mungkin yang rawan-rawan, insyaallah Pak Menteri PU akan berbuat sesuai," ujar Cak Imin.

Arsip Foto: Petugas tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah santri korban bangunan runtuh di Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (6/10/2025) malam. ANTARA/HO-BNPB/aa

"Tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya, semampu anggaran yang kita miliki, kita akan lakukan upaya-upaya itu. Jumlahnya berapa, itu kita akan tahu. Bagi masyarakat pesantren, moga-moga rezekinya tambah banyak," katanya menambahkan.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo juga menyampaikan pihaknya telah menyiapkan langkah teknis untuk menindaklanjuti arahan pemerintah, termasuk membuka layanan aduan bagi masyarakat pesantren yang ingin melaporkan kondisi bangunannya.

Baca Juga: Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Pemerintah Bentuk Satgas Audit Bangunan Pesantren

"Mulai Senin kita sudah bikin hotline untuk semua, kita akan menginformasikan secara detail, yang mau kita (pesantrennya) cek segera bisa telepon kami, tim akan segera langsung datang," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga memastikan dukungan pendanaan tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga membuka peluang keterlibatan pihak swasta.

"Kalau soal anggaran, insyaallah cukup lah. Misalnya cuma dari APBN, nanti tidak menutup kemungkinan ada dari swasta kita juga," ucapnya.

Load More