- Mahfud mengaku memiliki data ada pencucian uang sebesar senilai 189 triliun.
- Mahfud menjelaskan, kasus ini merupakan salah satu temuan dari Satgas TPPU dalam impor emas.
- Tantangan ini dilontarkan Mahfud setelah mengingatkan bahwa jalan yang akan ditempuh Purbaya tidak akan mudah.
Suara.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, secara terbuka menantang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk kelanjutan mengusut kasus dugaan pencucian uang sebesar Rp189 triliun dalam impor emas.
Pernyataan ini disampaikannya melalui kanal YouTube Mahfud MD Official.
Mantan Ketua MK itu menegaskan bahwa Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah memiliki data terkait kasus ini.
“Ada pencucian uang sebesar senilai 189 triliun. Kami punya datanya,” ujar Mahfud MD dikutip Rabu (8/10/2025).
Mahfud menjelaskan, kasus ini merupakan salah satu temuan dari Satgas TPPU dalam impor emas.
Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian data transaksi yang ada dalam laporan, antara Bea Cukai dengan pajak.
“Ketika masuk dari luar lewat Bea Cukai itu nilainya hanya sekian, tapi ketika masuk ke pajak berdasar hasil transaksi nilainya jauh, lebih tinggi 7,9, sedangkan sini nulisnya 4,3. Mestinya kan sama,” ungkapnya, menyoroti adanya selisih data nilai, 3,5 ton emas dalam laporan.
Lebih lanjut, Mahfud MD menilai bahwa terdapat permainan di dalam proses penyelidikannya.
Ia menceritakan adanya perbedaan laporan petugas Bea Cukai dan petugas pajak, saat ditugaskan untuk menemui tersangka.
Baca Juga: Purbaya Sidak Bea Cukai Soetta Jelang iPhone 17 Rilis, Temukan Puluhan HP Ilegal
“Yang Bea Cukai ini setiap diberi tugas menemui tersangkanya, menemui importirnya, bilang orangnya gak bisa ditemui, sakit. Tapi pajak laporkan, kami sudah nemui orangnya, gampang nemuinya kok. Itu kan jelas ada permainan,” kata Mahfud.
Sayangnya, proses ini terhenti setelah ia mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan Jokowi, untuk maju dalam Pilpres 2024. Sedangkan hak penyidikan dalam kasus tersebut, hingga kini, berada di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Ditjen Bea Cukai dan Pajak, yang mampu melakukan penyidikan secara independen.
“Apakah ini ditindaklanjuti atau tidak? Kalau tidak ini harus diburu,” tegasnya, dalam podcast.
Secara terbuka, Mahfud MD kemudian melontarkan tantangan kepada Menkeu Purbaya untuk mengusut kasus tersebut.
“Berani gak ngadepin kayak gitu?,” tantangnya.
Tantangan ini dilontarkan Mahfud setelah mengingatkan bahwa jalan yang akan ditempuh Purbaya tidak akan mudah, dimana ia akan menghadapi tekanan dari “orang-orang besar” yang juga dulu berusaha mengintervensi Mahfud MD dalam mengusut kasus tersebut.
Berita Terkait
-
Menkeu Purbaya Blak-blakan soal 26 Pegawai Pajak Dipecat: Menerima Uang, Tidak Bisa Diampuni!
-
Begini Nasib Anggaran MBG yang Bakal Ditarik Menkeu Purbaya Jika Tak Terserap
-
Meski Ada Menkeu Purbaya, Bank Dunia Prediksi Ekonomi RI Tetap Gelap
-
Purbaya Sidak Bea Cukai Soetta Jelang iPhone 17 Rilis, Temukan Puluhan HP Ilegal
-
Menkeu Purbaya Potong Anggaran Daerah: Shock Therapy untuk Pemda Lamban
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional