- Menkeu Purbaya menegaskan anggaran MBG akan dialihkan ke program lain jika tidak terserap maksimal hingga akhir Oktober 2025.
- Luhut Pandjaitan meminta agar anggaran MBG tidak dipotong karena penyerapan sudah membaik dan berdampak positif pada ekonomi rakyat.
- Kepala BGN melaporkan bahwa hingga 3 Oktober 2025, penyerapan anggaran MBG telah mencapai Rp21,64 triliun atau 34 persen dari total alokasi.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan kalau anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal ditarik apabila tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.
"Uangnya enggak dipakai, kita ambil, enak aja. Terus ngapain dia (anggaran) di situ?" katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (7/10/2025).
Menkeu Purbaya menilai kalau keputusan ini bukan dimaksudkan sebagai ketegasan sikap. Sebab dirinya ingin dana yang sudah dianggarkan untuk MBG benar-benar terserap.
"Pokoknya ngapain dia di situ? Saya ambil, saya taruh tempat lain," lanjut dia.
Bendahara menegaskan kalau penyerapan anggaran MBG tergantung pihak-pihak yang melaksanakan program tersebut. Apabila masih ada sisa, dia ingin mengalihkan ke program lain yang lebih siap.
Dicontohkan Purbaya, dana yang tak terserap dari anggaran MBG ini bisa dialihkan untuk bayar utang hingga bunga ketimbang tidak terpakai.
"Daripada nganggur, saya (pakai untuk) bayar utang, bayar bunga. Enggak dipakai kan rugi?" jelasnya.
Adapun komentar Purbaya ini menanggapi peringatan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Diketahui Luhut sempat memastikan bahwa penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis menunjukkan tren yang sangat positif.
Baca Juga: Meski Ada Menkeu Purbaya, Bank Dunia Prediksi Ekonomi RI Tetap Gelap
Dengan kinerja yang semakin membaik ini, Luhut meminta Menkeu Purbaya agar tak perlu lagi cemas dan mengalihkan dana MBG untuk program lain.
"Kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," tegas Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Luhut menjelaskan bahwa perbaikan serapan anggaran ini memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
Menurutnya, dana yang dialokasikan untuk MBG terbukti mampu menggerakkan roda ekonomi di tingkat bawah dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru.
Tak main-main, program ini diklaim telah menyerap sekitar 380 ribu tenaga kerja, memberikan angin segar bagi banyak keluarga.
"Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi," kata dia.
Meski penyerapan anggaran membaik, Luhut tak lupa memberikan peringatan penting kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Ia berpesan agar BGN lebih cermat dalam menjaga kelancaran pasokan bahan pangan penunjang MBG, seperti telur, ayam, pisang, ikan, dan sayuran.
Lebih lagi kelangkaan di daerah tertentu dapat menghambat program dan berisiko pada "cost of fund" yang tidak optimal.
"Itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan (Kepala BGN), karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap," kata dia.
"Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran, dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah," Luhut menambahkan.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan data konkret yang menunjukkan progres luar biasa. Hingga 3 Oktober 2025, penyerapan anggaran MBG telah mencapai Rp21,64 triliun, atau 34 persen dari total alokasi.
"Hari ini sudah Rp21,64 triliun jadi sudah mencapai 34 persen untuk secara keseluruhan. Tetapi untuk bantuan pemerintah, makan bergizinya Rp18,63 triliun, itu sudah mencapai 37 persen," kata Dadan.
"Jadi sudah 37 persen penerima manfaat makan bergizi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Meski Ada Menkeu Purbaya, Bank Dunia Prediksi Ekonomi RI Tetap Gelap
-
Purbaya Sidak Bea Cukai Soetta Jelang iPhone 17 Rilis, Temukan Puluhan HP Ilegal
-
Menkeu Purbaya Potong Anggaran Daerah: Shock Therapy untuk Pemda Lamban
-
Kemenkes Percepat Sertifikat Higiene untuk SPPG, Cegah Risiko Keracunan MBG
-
Dana 200 T Mangkrak di Bank? Kemenkeu Diminta Gandeng Modal Ventura!
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Pangan Mahal, Harga Cabai hingga Daging Masih Tinggi
-
China Kunci 20 Perusahaan Terkait Militer Jepang, Ada Mitsubishi dan Subaru
-
Pasar Waspada, Harga Minyak Dunia Terganjal Isu Nuklir dan Tarif Trump
-
Bank China Construction (MCOR) Bukukan Pertumbuhan Laba dan Aset
-
Emas Antam Meroket Lagi, Harganya Dipatok Rp 3.068.000/Gram
-
Kontribusi Triliunan dan Serap Tenaga Kerja, Industri Vape Minta Tak Dipukul Rata
-
8 Calon Emiten Mau IPO dengan Aset Jumbo, Ini Bocorannya
-
Harga Bitcoin Terkapar dan Sulit Bangkit, Emas Kembali Jadi Primadona
-
Uang Beredar Tembus Rp10.117 Triliun di Awal Januari 2026
-
Rupiah Keok Lawan Dolar AS ke Level Rp16.835