-
PDIP tolak tim senam Israel di Kejuaraan Dunia.
-
Alasannya konstitusional dan historis warisan Bung Karno.
-
Sikap ini mengulang penolakan timnas Israel tahun 2023.
Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan penolakan kedatangan tim olahraga asal negara Israel.
Kali ini, partai berlambang banteng moncong putih ini menolak partisipasi Tim Senam Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang akan diselenggarakan di Jakarta pada akhir Oktober 2025.
Sikap tersebut merupakan kelanjutan dari penolakan serupa yang pernah dilayangkan PDIP terhadap Timnas sepak bola U-20 Israel pada tahun 2023.
Mohamad Guntur Romli, Politisi PDIP, menjelaskan bahwa penolakan ini didasari oleh pilihan konstitusional dan historis bangsa Indonesia.
"Sikap kami adalah pilihan konstitusional bahwa Bangsa Indonesia tidak boleh memiliki kerja sama dengan pihak-pihak penjajah. Selama Israel masih menjajah tanah Palestina," kata Guntur kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).
Ia mengutip amanat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Guntur Romli juga menekankan landasan historis yang kuat dari sikap ini, merujuk pada Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno.
"Kami juga punya landasan historis saat Bung Karno yang merupakan Presiden pertama Indonesia, dikenal dengan sikap tegasnya dalam menolak keberadaan dan hubungan dengan Israel, sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina," ujarnya.
Sikap anti-imperialisme dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina ini, menurut Guntur Romli, bukan hanya retorika melainkan diwujudkan melalui keputusan konkret di bidang olahraga dan diplomasi.
Baca Juga: fix! Pramono Tolak Atlet Israel Tanding di Kejuaraan Dunia Senam Jakarta, Ini Alasannya
Ia mencontohkan momen pada tahun 1958 ketika Bung Karno memerintahkan Timnas Indonesia untuk menolak bertanding melawan Israel di kualifikasi Piala Dunia FIFA.
Puncaknya terjadi pada Asian Games ke-4 tahun 1962 di Jakarta. Kala itu, Indonesia menolak mengeluarkan visa untuk atlet Israel.
Konsekuensi keputusan tersebut berujung pada pembatalan partisipasi mereka dan sanksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC).
Indonesia bahkan keluar dari IOC dan mendirikan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) sebagai alternatif.
"Di Ganefo 1963, Bung Karno juga berpidato gagah menolak kehadiran atlet Israel, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berdiri diam terhadap ketidakadilan," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional