-
PDIP tolak tim senam Israel di Kejuaraan Dunia.
-
Alasannya konstitusional dan historis warisan Bung Karno.
-
Sikap ini mengulang penolakan timnas Israel tahun 2023.
Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan penolakan kedatangan tim olahraga asal negara Israel.
Kali ini, partai berlambang banteng moncong putih ini menolak partisipasi Tim Senam Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang akan diselenggarakan di Jakarta pada akhir Oktober 2025.
Sikap tersebut merupakan kelanjutan dari penolakan serupa yang pernah dilayangkan PDIP terhadap Timnas sepak bola U-20 Israel pada tahun 2023.
Mohamad Guntur Romli, Politisi PDIP, menjelaskan bahwa penolakan ini didasari oleh pilihan konstitusional dan historis bangsa Indonesia.
"Sikap kami adalah pilihan konstitusional bahwa Bangsa Indonesia tidak boleh memiliki kerja sama dengan pihak-pihak penjajah. Selama Israel masih menjajah tanah Palestina," kata Guntur kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).
Ia mengutip amanat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Guntur Romli juga menekankan landasan historis yang kuat dari sikap ini, merujuk pada Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno.
"Kami juga punya landasan historis saat Bung Karno yang merupakan Presiden pertama Indonesia, dikenal dengan sikap tegasnya dalam menolak keberadaan dan hubungan dengan Israel, sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina," ujarnya.
Sikap anti-imperialisme dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina ini, menurut Guntur Romli, bukan hanya retorika melainkan diwujudkan melalui keputusan konkret di bidang olahraga dan diplomasi.
Baca Juga: fix! Pramono Tolak Atlet Israel Tanding di Kejuaraan Dunia Senam Jakarta, Ini Alasannya
Ia mencontohkan momen pada tahun 1958 ketika Bung Karno memerintahkan Timnas Indonesia untuk menolak bertanding melawan Israel di kualifikasi Piala Dunia FIFA.
Puncaknya terjadi pada Asian Games ke-4 tahun 1962 di Jakarta. Kala itu, Indonesia menolak mengeluarkan visa untuk atlet Israel.
Konsekuensi keputusan tersebut berujung pada pembatalan partisipasi mereka dan sanksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC).
Indonesia bahkan keluar dari IOC dan mendirikan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) sebagai alternatif.
"Di Ganefo 1963, Bung Karno juga berpidato gagah menolak kehadiran atlet Israel, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berdiri diam terhadap ketidakadilan," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 6 Oktober 2025, Banjir Ribuan Gems dan Kesempatan Klaim Ballon d'Or
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga Mulai Rp6 Jutaan, Ramah Lingkungan dan Aman Digunakan saat Hujan
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Tanpa Calvin Verdonk, Ini Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
-
Wasapada! Trio Mematikan Arab Saudi Siap Uji Ketangguhan Timnas Indonesia
-
Panjatkan Doa Khusus Menghadap Kabah, Gus Miftah Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
Terkini
-
Nama-nama Anggota Komite Reformasi Polri Sudah di Kantong Presiden, Istana: Tunggu Tanggal Mainnya
-
PLN Energi Primer Indonesia Gandeng Timas Suplindo Bangun Pipa Gas WNTS-Pemping
-
Nadiem Masih Dibantarkan di RS Usai Operasi, Kejagung: Penyidikan Korupsi Chromebook Jalan Terus
-
Anak Buah Masuk Penjara Gegara Pasang Patok, Dirut PT WKM Pasang Badan: Saya yang Bertanggung Jawab
-
Anak Riza Chalid Hadapi Sidang Korupsi Pertamina, Pengacara Bantah Keterlibatan Kliennya
-
Gema Adzan Sang Ayah di Reruntuhan Ponpes Al Khoziny, Ikhlas Melepas Anaknya Syahid
-
Harapan Akhir Tahun Pekerja Online, Rieke Minta Kado Spesial Perpres Perlindungan dari Prabowo
-
Sidang Praperadilan Nadiem Makariem, Hotman Paris Cecar Ahli Hukum Soal Kerugian Negara
-
Yayat Supriatna Sebut Pembangunan Infrastruktur Pangan Bukan Domain Pemerintah
-
Revisi UU Ketenagakerjaan Jadi Kunci Nasib Pekerja Digital, Rieke Diah Pitaloka: Mari Kawal Bersama