- KPI Pusat akan memproses dan menjatuhkan sanksi tegas kepada Trans7 terkait program Xpose yang menayangkan siaran soal pesantren dan dianggap menimbulkan kegaduhan
- Ketua KPI Ubaidillah menilai tayangan tersebut telah mencederai nilai luhur penyiaran dan menyinggung perasaan komunitas pesantren
- Kasus ini akan dibawa ke sidang pleno KPI untuk menentukan sanksi, sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh lembaga penyiaran
Suara.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyatakan akan mengambil sikap tegas menyusul kegaduhan publik yang dipicu oleh tayangan program Xpose di Trans7 mengenai pesantren. Lembaga pengawas penyiaran ini menilai siaran tersebut telah melukai perasaan publik dan jauh dari nilai-nilai luhur penyiaran.
Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, memastikan bahwa kasus ini akan segera diproses secara kelembagaan untuk menentukan sanksi yang tepat bagi stasiun televisi tersebut.
“Tentu ini akan dibawa ke sidang pleno. Di situ kami tentukan apa sikap yang akan diberikan KPI secara kelembagaan terkait kasus ini,” kata Ubaid, panggilan akrabnya, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Ubaidillah menyayangkan konten siaran yang seharusnya berfungsi sebagai pemersatu bangsa, justru berpotensi memecah belah. Menurutnya, tayangan Xpose telah menyinggung komunitas pesantren yang memiliki peran besar dalam sejarah bangsa.
“Penyiaran ditujukan untuk menjadi jembatan yang bisa mengukuhkan integrasi nasional. Tayangan ini justru menimbulkan kegaduhan karena dinilai menyinggung suasana kebatinan pesantren,” tegasnya sebagaimana dilansir kantor berita Antara.
Lebih lanjut, ia mengingatkan kembali kontribusi besar lembaga pesantren bagi Indonesia yang sudah terjalin bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Pesantren, kata Ubaid, telah tanpa pamrih berjuang menanamkan nilai tenggang rasa dan ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan.
“Kita tahu pesantren banyak berkontribusi kepada negeri, tanpa pamrih. Tayangan itu yang nampaknya membuat publik bahwa yang bersangkutan, kurang empati dan pengetahuan tentang khazanah kepesantrenan dipertanyakan,” ucapnya.
Atas dasar itu, KPI akan melanjutkan penanganan kasus ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ubaidillah juga memberikan peringatan keras kepada seluruh lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dan menjadikan regulasi sebagai panduan utama dalam memproduksi konten siaran.
“Kami imbau kepada lembaga penyiaran agar mengedepankan regulasi sebagai acuan menayangkan program siaran dengan mengacu kepada sumber-sumber kredibel dan sesuai fakta,” ucapnya.
Baca Juga: PBNU Seret Trans7 ke Jalur Hukum, Gus Yahya: Terang-terangan Melecehkan Pesantren!
Tag
Berita Terkait
-
PBNU Seret Trans7 ke Jalur Hukum, Gus Yahya: Terang-terangan Melecehkan Pesantren!
-
Dicap Hina Kiai dan Santri, Seruan Gus Nadir: Pecat Produser hingga Boikot Iklan di Trans7
-
APBN untuk Ponpes Roboh? Cak Imin: Itu Wujud Kehadiran dan Kewajiban Pemerintah
-
Sejarah Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Ponpes Salaf Terbesar Diduga Dilecehkan Acara TV
-
Trans7 Minta Maaf Buntut Kontroversi Tayangan Ponpes Lirboyo
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak