-
- Pramono Anung pastikan Pemprov DKI ambil alih halte Transjakarta mangkrak.
- Halte BNN 1 Cawang rusak berat dan kerap disalahgunakan.
- Pemprov lakukan pendataan dan revitalisasi halte tak terpakai.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengambil alih tanggung jawab penyelesaian masalah halte Transjakarta yang terbengkalai, termasuk Halte BNN 1 di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur.
Kondisi halte yang lama tidak digunakan itu kini memprihatinkan.
Bangunan rusak berat, pelat besi di lantai dan tangga jembatan penyeberangan orang (JPO) hilang, hingga hanya menyisakan rangka logam berkarat.
Area halte juga kerap dijadikan tempat nongkrong dan mabuk-mabukan oleh oknum tak bertanggung jawab.
"Jadi tanpa bermaksud menyalahkan siapapun, yang di BNN dan Cakung memang ada overlapping. Karena pada waktu itu dibangun sebagian oleh Pemerintah Jakarta, sebagian oleh Pemerintah Pusat, sebagian untuk persiapan LRT dan sebagainya," tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Menurut Pramono, persoalan halte mangkrak terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI.
Sebagian infrastruktur dibangun dengan anggaran daerah, sementara sebagian lainnya termasuk dalam proyek nasional yang terintegrasi dengan pembangunan LRT.
Meski demikian, mantan Sekretaris Kabinet itu memastikan Pemprov DKI tidak akan berlama-lama saling melempar tanggung jawab.
Ia berjanji akan segera menata dan memperbaiki halte-halte yang tak lagi berfungsi, termasuk di kawasan Cawang dan Cakung.
Baca Juga: Halte Transjakarta Senen Sentral Berganti Nama Jadi Jaga Jakarta
“Sehingga dengan demikian, saya sudah menegaskan, yang seperti itu Jakarta yang akan tanggung jawab,” sambung politikus PDI Perjuangan itu.
Pramono juga menegaskan bahwa pembongkaran dan penataan kembali halte rusak akan dilakukan oleh Pemprov DKI, sekalipun sebagian asetnya dimiliki pemerintah pusat.
Langkah ini, menurutnya, penting agar tidak ada lagi infrastruktur publik di Jakarta yang terbengkalai.
"Ya pokoknya hal yang menyangkut Jakarta, sudahlah Pemprov aja," tegas Pramono.
Lebih lanjut, Pemprov DKI saat ini tengah melakukan pendataan terhadap seluruh halte Transjakarta yang sudah tidak digunakan.
Beberapa di antaranya akan dibongkar atau direvitalisasi agar dapat kembali dimanfaatkan warga ibu kota.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
Terkini
-
KPK Buka Peluang Terapkan Pasal TPPU Kepada Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto
-
Bebas dari Tahanan dan Divonis Pengawasan, Laras Faizati: Keadilan Belum Sepenuhnya Ditegakkan!
-
Cara Benar Isi Jumlah Tanggungan Orang Tua di Portal SNPMB 2026
-
Ini Bocoran Isi RUU Perampasan Aset yang Dipaparkan Badan Keahlian DPR di Komisi III
-
RUU Perampasan Aset: BK DPR Jelaskan Skema Non-Vonis untuk Pelaku Kabur atau Meninggal
-
4 Alasan Hakim Vonis Laras Faizati 6 Bulan Tapi Langsung Bebas
-
Tok! Laras Faizati Divonis 6 Bulan Penjara Kasus Penghasutan, Tapi Hakim Perintahkan Langsung Bebas
-
Tok! Laras Faizati Bebas dari Penjara, Hakim Jatuhkan Pidana Pengawasan 1 Tahun
-
Sekolah Rakyat Diklaim Jadi yang Pertama di Dunia Ukur Bakat Siswa Pakai AI
-
7 Fakta Ketua PBNU Diduga Terima Duit Haram Korupsi Kuota Haji