- Ahli gizi menekankan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) memastikan nutrisi anak terpenuhi dan risiko keracunan diminimalkan
- Program MBG disarankan menyesuaikan bahan makanan dengan ketersediaan lokal di tiap daerah
- Standar kebersihan dan pengelolaan pangan di SPPG Polri dianggap sangat higienis dan bisa menjadi contoh bagi pelaksanaan MBG
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah belakangan ini mendapat sorotan dari para pakar gizi.
Dalam diskusi bertajuk “Dinamika dan Harapan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), beberapa masukan penting disampaikan agar program ini efektif dan aman bagi anak-anak Indonesia.
Prof. Tjandra Yoga Aditama dari Universitas Yarsi menekankan pentingnya evaluasi keamanan dan kualitas gizi makanan dalam program MBG.
“Pertama tentu evaluasi keracunan. Kita sudah punya pengalaman, dan ini harus diminimalisir agar tidak terjadi lagi,” ujar Tjandra, Kamis (16/10) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Selain itu, Prof. Tjandra meminta pemerintah meninjau ulang kandungan gizi makanan yang diberikan.
Menurutnya, MBG harus benar-benar menjamin anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup, bukan sekadar menu terbatas seperti hanya wortel atau lauk sederhana.
Tak hanya itu, Tjandra juga menyinggung opsi distribusi dan pendanaan yang lebih fleksibel.
Beberapa daerah atau negara lain, kata dia, menggunakan metode membayar sebagian atau melibatkan pihak sekolah dan pemerintah daerah untuk memastikan program lebih efisien dan tepat sasaran.
Sementara itu, Marudut Sitompul, ahli gizi Persagi, menekankan pentingnya kearifan lokal dalam program MBG.
Baca Juga: BGN Sebut Presiden Sudah Hitung Sendiri: Menu MBG Rp 10 Ribu Bisa Pakai Ayam dan Telur
“Pangan lokal sangat penting. Tidak setiap daerah harus selalu menggunakan beras. Bisa menyesuaikan dengan bahan lokal, asalkan kandungan gizinya terpenuhi,” ujarnya.
Misalnya, jika kangkung tidak tersedia, dapat diganti bayam, atau sagu bisa menjadi pengganti nasi di wilayah tertentu.
Selain itu, kedua ahli gizi sepakat bahwa Satuan Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) Polri bisa menjadi role model nasional.
SPPG Polri dinilai memiliki standar kebersihan yang luar biasa, sehingga menjadi contoh bagi pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.
“Perwakilan Kementerian Pertanian yang datang pada bulan Juni menilai SPPG Polri sangat higienis. Ini bisa menjadi acuan untuk menjaga keamanan makanan dan mencegah keracunan,” kata Tjandra.
Dengan sejumlah evaluasi ini, pakar gizi berharap program MBG dapat berjalan lebih efektif, higienis, dan sesuai standar gizi, sehingga bisa benar-benar meningkatkan kesehatan generasi muda Indonesia.
Berita Terkait
-
ICW Sebut MBG 'Pintu Awal Korupsi', Sedot Anggaran Pendidikan dan Untungkan Korporasi
-
Korban Keracunan MBG di Bandung Barat Bertambah, Total 345 Orang
-
Suara Ibu Indonesia Tolak Militer Masuk Dapur MBG: Tugas Mereka Bukan Urusi Gizi Anak Sekolah!
-
BGN Sebut Rp10 Ribu Cukup untuk Menu MBG Ayam dan Telur: Presiden Sendiri yang Hitung
-
Suara Ibu Indonesia Minta MBG Disetop: Moratorium dan Evaluasi Total!
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
Dari Kopi, Nongkrong, Lalu Investasi: Strategi Indonesia Pikat Investor di WEF Davos 2026
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo