News / Nasional
Jum'at, 17 Oktober 2025 | 13:54 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. [Suara.com/Lilis]
Baca 10 detik
  • Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap beberapa sektor BUMN yang besar kemungkinan dapat dipimpin oleh WNA.
  • Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mengizinkan ekspatriat untuk memimpin BUMN.
  • Garuda Indonesia sebagai BUMN sektor penerbangan menjadi salah satu yang paling mungkin melibatkan pemimpin asing.

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap beberapa sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang besar kemungkinan dapat dipimpin oleh warga negara asing atau WNA. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mengizinkan ekspatriat untuk memimpin BUMN melalui perubahan regulasi di sektor tersebut.

Prasetyo menyampaikan bahwa asesmen terkait peluang WNA memimpin BUMN ini akan dilakukan oleh Danatareksa.

"Jika boleh membayangkan, di industri penerbangan, kemudian kita banyak membutuhkan di industri mineral, perminyakan, itu pasti kita butuh, dan di sektor strategis pasti kita butuh. Kita tidak boleh menutup diri, harus membuka diri untuk memacu kita semua supaya menjadi lebih produktif," kata Prasetyo kepada wartawan usai mengikuti rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Ia mencontohkan, Garuda Indonesia sebagai BUMN sektor penerbangan menjadi salah satu yang paling mungkin melibatkan pemimpin asing, mengingat tantangan global dan kebutuhan efisiensi yang tinggi.

Selain Garuda, Prasetyo juga menyebut sektor perminyakan, termasuk Pertamina, tidak tertutup kemungkinan dipimpin oleh ekspatriat jika dinilai dapat membawa dampak positif terhadap tata kelola dan produktivitas.

"Tidak menutup kemungkinan (Pertamina dipimpin WNA)," imbuhnya.

Posisi Direksi dan Komisaris Terbuka untuk WNA

Prasetyo menambahkan, secara aturan, posisi pimpinan yang bisa diisi WNA tidak dibatasi hanya pada satu jabatan. Artinya, peluang tersebut bisa mencakup posisi direksi maupun komisaris, tergantung pada kebutuhan dan penilaian dari masing-masing entitas BUMN.

"Sebenarnya boleh di mana saja. Tapi kan itu semua ada pertimbangannya," ucapnya.

Baca Juga: Kejutan di Kemhan: Ucapan Ultah Prabowo dari Sjafrie dan Petinggi PKS! Ada Apa?

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk menggeser posisi profesional lokal, melainkan agar sistem manajemen BUMN lebih adaptif terhadap standar internasional.

“Kita sadari bahwa mungkin kita perlu juga (WNA pimpin BUMN). Jangan kita menutup diri atau mempermasalahkan WNI, WNA. Jika WNI mampu, kita dorong. Namun, jika untuk sementara waktu kita membutuhkan skill dan kompetensi dari seseorang yang kebetulan dia WNA, why not juga kan?” tuturnya.

Menurut Prasetyo, keterbukaan terhadap talenta asing justru dapat menjadi pemicu peningkatan kapasitas SDM nasional. Ia mengibaratkan langkah itu seperti strategi di dunia sepak bola, di mana pelatih asing kerap dihadirkan untuk mengangkat performa tim lokal.

Load More