News / Nasional
Senin, 20 Oktober 2025 | 19:03 WIB
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo. [Suara.com/Bagaskara]
Baca 10 detik
  • Ganjar Pranowo menilai tahun pertama pemerintahan Prabowo - Gibran merupakan waktu krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh. 
  • Ganjar menekankan pentingnya evaluasi ini agar pemerintah dapat "tancap gas" dan mencapai target program di tahun kedua.
  • Ganjar menekankan pada konsistensi pelaksanaan janji politik Prabowo - Gibran.

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menilai bahwa satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan waktu krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ganjar menekankan pentingnya evaluasi ini agar pemerintah dapat "tancap gas" dan mencapai target program di tahun kedua.

"Satu tahun waktu yang cukup untuk Presiden mengevaluasi semua program yang belum berjalan, termasuk personel yang bertanggung jawab," ujar Ganjar kepada wartawan, Senin (20/10/2025).

Ganjar menekankan bahwa evaluasi tidak hanya harus berfokus pada program-program, tetapi juga pada jajaran personel yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Hal ini, menurutnya, akan memastikan bahwa segala kendala dapat diidentifikasi dan diatasi demi efektivitas kinerja pemerintahan ke depan.

"Sehingga tahun kedua bisa tancap gas," katanya.

Ketika ditanya mengenai area spesifik yang harus ditingkatkan atau diperkuat di tahun kedua, mantan Gubernur Jawa Tengah ini memberikan penekanan pada konsistensi pelaksanaan janji politik.

"Memantapkan program/janji politik berjalan sesuai target," tegasnya.

Sorotan Program Makan Bergizi Gratis 

Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Prabowo-Gibran selama setahun terakhir, menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto.

Meskipun program ini telah menjangkau lebih dari 35 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, ia dihadapkan pada persoalan serius seperti kasus keracunan makanan, lemahnya pengawasan keamanan pangan, dan belum adanya payung hukum yang kuat.

Baca Juga: Penegakan HAM Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi XIII DPR PKB: Harus Nyata, Bukan Sekadar Narasi

Edy menegaskan pentingnya pengawalan ketat terhadap program MBG agar tujuan utama perbaikan gizi dan penggerak ekonomi rakyat kecil tidak terhambat.

“MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya aman dan efektif. Banyak pelajaran dari tahun pertama yang harus dibenahi,” ujar Edy kepada wartawan, dikutip Senin (20/10).

Load More