- Gubernur DKI akui temuan Menkeu Purbaya mengenai dana Pemprov DKI sebesar Rp14,6 triliun yang mengendap di bank.
- Pramono menegaskan dana tersebut sengaja disiapkan untuk membayar berbagai proyek pembangunan yang jatuh tempo pada akhir tahun.
- Pramono bilang pengendapan dana tersebut disebabkan oleh pola belanja APBD DKI yang cenderung melonjak signifikan di penghujung tahun.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, membenarkan temuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dana Pemerintah Provinsi DKI sebesar Rp14,6 triliun yang masih tersimpan di bank. Pramono menegaskan dana tersebut sengaja disiapkan untuk membayar berbagai proyek pembangunan yang jatuh tempo pada akhir tahun.
"Apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, mengenai dana Rp14,6 triliun milik Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta, itu betul 1.000 persen," kata Pramono saat ditemui di kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Pramono menjelaskan, pengendapan dana tersebut disebabkan oleh pola belanja APBD DKI yang cenderung melonjak signifikan di penghujung tahun, sebuah tren yang menurutnya sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
"Pola pembayaran APBD Jakarta memang biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dana itulah yang kita persiapkan untuk pembayaran-pembayaran di akhir November dan Desember ini," jelasnya.
Ia mencontohkan, realisasi belanja pada akhir 2023 mencapai sekitar Rp16 triliun dan pada 2024 sebesar Rp18 triliun.
Dia memastikan dana yang saat ini parkir di bank akan mulai dicairkan pada November dan Desember mendatang, dengan nominal serapan yang diperkirakan sama dengan pola tahun-tahun sebelumnya.
Meskipun menjadi sorotan, Pramono menekankan bahwa kondisi keuangan DKI Jakarta tetap sehat, didukung oleh pendapatan pajak daerah yang telah melampaui target.
"Anggaran itu dipastikan akan digunakan untuk melakukan pembayaran pembangunan Jakarta," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dengan total dana mengendap mencapai Rp234 triliun per akhir September 2025. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan saldo terbesar, yakni Rp14,6 triliun.
Baca Juga: Disuruh Prabowo Pindahkan Uang Korupsi Rp 13,2 T, Purbaya: LPDP Uangnya Masih Kebanyakan
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
Terkini
-
Gurita Korupsi Pertamina: KPK Ungkap Kaitan Eks Direktur dengan Riza Chalid di Kasus Suap Katalis
-
Lukas Enembe Sudah Meninggal, KPK Ungkap Alasan Periksa Tukang Cukur Langganannya
-
KPK Bantah Cuma Tunggu Laporan Mahfud MD Usut Dugaan Korupsi Whoosh: Informasi Kami Cari
-
Dalami Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Tak Hanya Tunggu Laporan Mahfud MD
-
Dukung Revitalisasi Kota Tua, Veronica Usul Ada Pendongeng hingga Musisi di Alun-Alun Fatahillah
-
KPK Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Alasan Kesehatan Jadi Pertimbangan
-
Usai Koruptor Lukas Enembe Wafat, Tukang Cukur Langganannya Ikut 'Dibidik' KPK, Mengapa?
-
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231 Berakhir, Berikut Sikap Kedubes Iran di Indonesia
-
KPK Kejar Pihak Lain dalam Kasus Korupsi Lukas Enembe, Sopir dan Tukang Cukur Turut Diperiksa
-
KPK Tetapkan ASN Kementan sebagai Tersangka Kasus Korupsi Pengolahan Karet