Penyelidikan Kasus Whoosh Sudah Hampir Setahun, KPK Klaim Tak Ada Kendala

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak menemukan kendala dalam proses penyelidikan kasus dugaan mark up pada pengadaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

Hal itu disampaikan setelah Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan penyelidikan perkara ini sejak awal tahun 2025.

"Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Artinya, proses penyelidikan terkait proyek Whoosh sebenarnya sudah dilakukan KPK selama hampir satu tahun hingga akhir Oktober 2025 ini, tetapi belum naik ke tahap penyidikan.

Sebab, KPK mengaku masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti dan keterangan dari pihak-pihak terkait.

"Ya, kita masih tunggu ya, ini masih berjalan penyelidikannya," tandas Budi.

KPK sebelumnya mengungkapkan bahwa kasus dugaan mark up anggaran pada pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh sudah masuk tahap penyelidikan.

“Saat ini sudah tahap penyelidikan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

KPK Minta Mahfud Buat Laporan Soal Dugaan Mark Up

Baca Juga: Adu Jurus Purbaya VS Luhut: Polemik Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

KPK sebelumnya meminta mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan informasi mengenai dugaan korupsi pada proyek pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung Woosh.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sekaligus menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menyebut adanya penyelewengan anggaran berupa mark up pada proyek pengadaan kereta cepat Woosh.

“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Menurut dia, Mahfud perlu menyampaikan laporan yang memuat informasi awal yang nantinya bisa diverifikasi oleh KPK.

“Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari dan menganalisis, apakah substansi atau materi dari laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan,” ujar Budi.

Dengan begitu, KPK bisa menganalisis kemungkinan adanya tindak pidana korupsi untuk memastikanbahwa hal itu menjadi kewenangan lembaga antirasuah. Jika memang menjadi kewenangannya, KPK akan menindaklanjuti dengan penindakan, pencegahan, pendidikan, serta koordinasi dan supervisi.