- Mahfud MD menyatakan bersedia memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi Whoosh, namun menolak membuat laporan resmi
- Isu ini bermula dari pernyataan Mahfud yang membandingkan biaya pembangunan Whoosh per kilometer di Indonesia (52 juta dolar AS) yang jauh lebih tinggi dari di China (17-18 juta dolar AS)
- KPK merespons dengan menyatakan terbuka untuk menerima data dari Mahfud sebagai informasi awal untuk dipelajari dan dianalisis lebih lanjut oleh tim mereka
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, melemparkan bola panas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Ia menyatakan siap memberikan keterangan jika dipanggil, namun menolak mentah-mentah untuk membuat laporan resmi.
Sikap tegas Mahfud ini setelah KPK mendorongnya untuk melaporkan secara formal dugaan korupsi yang pernah ia lontarkan. Menurut Mahfud, melapor ke KPK hanya akan membuang-buang waktunya, karena ia yakin lembaga antirasuah itu sudah mengetahui persoalan ini sejak awal.
"Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga," ujar Mahfud saat ditemui di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).
Mahfud bahkan mempertanyakan hak KPK untuk mendesaknya melapor. Baginya, tidak ada kewajiban bagi seorang warga negara untuk membuat laporan, apalagi jika informasi tersebut sudah menjadi rahasia umum.
"Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor," tegasnya sebagaimana dilansir Antara.
"Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja," tambahnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyarankan agar KPK memanggil pihak lain yang ia sebut lebih dulu bicara dan memiliki data valid mengenai proyek strategis nasional tersebut. Ia memposisikan dirinya hanya sebagai pencatat dari hiruk pikuk yang sudah ada.
"Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja," tutur Mahfud.
Sebelumnya, dalam sebuah video di kanal YouTube-nya pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkap adanya kejanggalan biaya pembangunan Whoosh. Ia menyebut biaya per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan di China yang hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar AS.
Baca Juga: Geger Mark-Up Whoosh, Mahfud MD Siap Dipanggil KPK: Saya Akan Datang
Menanggapi pernyataan tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya sangat terbuka untuk menerima data tambahan dari Mahfud guna dianalisis lebih lanjut.
"Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10).
Berita Terkait
-
Geger Mark-Up Whoosh, Mahfud MD Siap Dipanggil KPK: Saya Akan Datang
-
Siap-siap, Sidang Dimulai: KPK Limpahkan Berkas Eks Kadis PUPR Sumut ke Jaksa
-
KPK Terus Kejar Aset Nurhadi, Hasil Panen Senilai Rp1,6 Miliar Berhasil Disita
-
Bukan Cuma Mesin EDC, KPK Kini Juga Bidik Korupsi Alat Pengukur Stok BBM di Kasus Digitalisasi SPBU
-
Skandal Korupsi Kemenaker Melebar,Giliran Jurnalis dan Atase di Malaysia 'Diinterogasi' KPK
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
Terkini
-
Penuhi Panggilan KPK, Gus Alex Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji
-
KUHP Baru Mulai Berlaku: Tersangka Tak Lagi Ditampilkan, Pidana Restoratif Mulai Diterapkan
-
6 Fakta Dugaan Rekening Gendut Rp32 M Milik Istri Pejabat Kemenag, Padahal Status Cuma IRT
-
Dulu Tersangka, Kini Pelapor: Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana Laporkan Kuasa Hukum Roy Suryo
-
Terbongkar! Penyebab Utama Banjir Jakarta yang Tak Teratasi: 'Catchment Area' Sudah Mati?
-
Mengapa RJ Kasus Suami Bela Istri Baru Berhasil di Kejaksaan? Pengacara Beberkan Hambatannya
-
Kapolri Listyo Tolak Jadi Menteri Kepolisian, Pilih Jadi Petani Saja
-
Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah Menurut SE Mendikdasmen No 4 Tahun 2026
-
Viral WNI Jadi Tentara AS dan Rusia, Pemerintah Telusuri Status Kewarganegaraannya
-
Kapolri Tegas Tolak Polri di Bawah Kementerian: Bisa Melemahkan Negara dan Presiden