- Mahfud MD menyatakan bersedia memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi Whoosh, namun menolak membuat laporan resmi
- Isu ini bermula dari pernyataan Mahfud yang membandingkan biaya pembangunan Whoosh per kilometer di Indonesia (52 juta dolar AS) yang jauh lebih tinggi dari di China (17-18 juta dolar AS)
- KPK merespons dengan menyatakan terbuka untuk menerima data dari Mahfud sebagai informasi awal untuk dipelajari dan dianalisis lebih lanjut oleh tim mereka
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, melemparkan bola panas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Ia menyatakan siap memberikan keterangan jika dipanggil, namun menolak mentah-mentah untuk membuat laporan resmi.
Sikap tegas Mahfud ini setelah KPK mendorongnya untuk melaporkan secara formal dugaan korupsi yang pernah ia lontarkan. Menurut Mahfud, melapor ke KPK hanya akan membuang-buang waktunya, karena ia yakin lembaga antirasuah itu sudah mengetahui persoalan ini sejak awal.
"Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga," ujar Mahfud saat ditemui di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).
Mahfud bahkan mempertanyakan hak KPK untuk mendesaknya melapor. Baginya, tidak ada kewajiban bagi seorang warga negara untuk membuat laporan, apalagi jika informasi tersebut sudah menjadi rahasia umum.
"Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor," tegasnya sebagaimana dilansir Antara.
"Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja," tambahnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyarankan agar KPK memanggil pihak lain yang ia sebut lebih dulu bicara dan memiliki data valid mengenai proyek strategis nasional tersebut. Ia memposisikan dirinya hanya sebagai pencatat dari hiruk pikuk yang sudah ada.
"Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja," tutur Mahfud.
Sebelumnya, dalam sebuah video di kanal YouTube-nya pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkap adanya kejanggalan biaya pembangunan Whoosh. Ia menyebut biaya per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan di China yang hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar AS.
Baca Juga: Geger Mark-Up Whoosh, Mahfud MD Siap Dipanggil KPK: Saya Akan Datang
Menanggapi pernyataan tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya sangat terbuka untuk menerima data tambahan dari Mahfud guna dianalisis lebih lanjut.
"Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10).
Berita Terkait
-
Geger Mark-Up Whoosh, Mahfud MD Siap Dipanggil KPK: Saya Akan Datang
-
Siap-siap, Sidang Dimulai: KPK Limpahkan Berkas Eks Kadis PUPR Sumut ke Jaksa
-
KPK Terus Kejar Aset Nurhadi, Hasil Panen Senilai Rp1,6 Miliar Berhasil Disita
-
Bukan Cuma Mesin EDC, KPK Kini Juga Bidik Korupsi Alat Pengukur Stok BBM di Kasus Digitalisasi SPBU
-
Skandal Korupsi Kemenaker Melebar,Giliran Jurnalis dan Atase di Malaysia 'Diinterogasi' KPK
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
Terkini
-
Plus Minus Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa Restu DPR, Solusi Anti Utang Budi atau Sama Saja?
-
Polisi Buka Peluang Tersangka Baru dalam Tragedi Kebakaran Ruko Terra Drone
-
Puslabfor 'Bongkar' Ulang TKP Kebakaran, Buru Bukti Jerat Bos Terra Drone
-
Korban Tewas Bencana di Agam Tembus 192 Orang, 72 Masih Hilang
-
Lonjakan Pemilih Muda dan Deepfake Jadi Tantangan Pemilu 2029: Siapkah Indonesia Menghadapinya?
-
MKMK Tegaskan Arsul Sani Tak Terbukti Palsukan Ijazah Doktoral
-
Polisi Kembali Lakukan Olah TKP Terra Drone, Apa yang Dicari Puslabfor?
-
MyFundAction Gelar Dapur Umum di Tapsel, Prabowo Janji Rehabilitasi Total Dampak Banjir Sumut
-
Ikuti Arahan Kiai Sepuh, PBNU Disebut Bakal Islah Demi Akhiri Konflik Internal
-
Serangan Kilat di Kalibata: Matel Diseret dan Dikeroyok, Pelaku Menghilang dalam Sekejap!