-
- Peneliti di Swedia mengusulkan sistem pajak baru: makanan tinggi emisi seperti daging akan dikenai pajak tambahan, sementara buah, sayur, dan biji-bijian dibebaskan dari PPN.
- Kebijakan ini diperkirakan bisa menurunkan konsumsi daging hingga 19% dan memangkas 700.000 ton emisi karbon setiap tahun.
- Pendekatan “pajak pangan” ini dinilai bukan sekadar soal harga, tapi juga langkah realistis untuk melindungi kesehatan manusia dan masa depan iklim.
Suara.com - Selama ini, pembahasan soal krisis iklim kerap kali berpusat pada kendaraan, industri, dan pembangkit listrik sebagai biang keladi emisi karbon.
Namun riset terbaru justru menggeser sorotan itu ke arah yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari yaitu makanan yang kita konsumsi. Dari potongan daging di meja makan hingga segelas minuman manis di kafe, setiap produk pangan ternyata meninggalkan jejak karbon yang besar bagi bumi.
Kini, para ilmuwan menemukan pendekatan baru untuk menekan dampak tersebut dengan mengenakan pajak pada makanan yang paling mencemari lingkungan dan menghapuskan beban pajak bagi pangan yang lebih ramah iklim.
Kebijakan sederhana seperti ini dapat menjadi langkah nyata untuk menekan emisi karbon dari sektor pertanian sekaligus mendorong masyarakat beralih ke pola makan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Jika kebijakan pajak ini diterapkan, harga daging sapi dan domba akan naik sekitar 25 persen atau hampir Rp52 ribu per kilogram, dan diperkirakan konsumsi daging di negara tersebut akan turun hingga 19 persen.
Penurunan ini diproyeksikan dapat memangkas sekitar 700 ribu ton emisi karbon dioksida per tahun, setara dengan 8 persen emisi kendaraan penumpang, atau setara dengan sepuluh mobil di jalanan Swedia.
Kebijakan ini disinyalir para peneliti sebagai “pergeseran pajak pangan”, di mana makanan sehat seperti buah, sayur, dan biji-bijian akan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN), sementara produk yang berdampak besar terhadap iklim seperti daging, daging olahan, dan minuman kemasan akan dikenai pajak tambahan.
Skema ini dianggap sebagai langkah “netral biaya”, sebab kenaikan harga pada satu sisi diimbangi dengan penurunan di sisi lainnya. Menurut Jörgen Larsson, peneliti dari Chalmers University of Technology, kebijakan semacam ini bukan hanya soal angka di meja makan, tetapi juga soal masa depan iklim dan kesehatan manusia.
“Pola makan kita saat ini membuat kita sakit dan memperburuk iklim. Jika ingin berubah secara kolektif, pajak dan subsidi adalah alat yang paling realistis untuk memulainya,” ujar Larsson.
Baca Juga: Spesifikasi dan Pajak Tahunan Suzuki Ertiga Hybrid Bekas, Cocok Jadi Incaran Akhir Tahun?
Temuan ini sekaligus memperkuat laporan Komisi EAT-Lancet, yang sebelumnya mencatat bahwa sekitar 15 juta kematian bisa dicegah setiap tahun jika masyarakat beralih ke pola makan berbasis nabati. Perubahan itu juga bisa menurunkan emisi pertanian global hingga 15 persen.
Catatan sejarah juga memperlihatkan bagaimana harga mempengaruhi perilaku konsumen. Pada 1990-an, konsumsi daging sapi di Swedia melonjak hingga 50 persen setelah harganya turun hampir separuh. Fakta itu memperkuat dugaan bahwa mekanisme pajak bisa menjadi pendorong efektif perubahan kebiasaan makan masyarakat.
Meski begitu, para peneliti menekankan bahwa tujuan kebijakan ini bukanlah untuk melarang daging sama sekali.
“Tidak semua orang harus menjadi vegetarian demi menyelamatkan bumi,” ujar Larsson. “Namun jika kita bisa mengurangi konsumsi secara moderat, manfaatnya akan terasa besar bagi tubuh kita dan bagi Bumi.”
Penulis: Muhamad Ryan Sabiti
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
Terkini
-
Bela Istri yang Dijambret, Pengacara Sebut Hogi Minaya Kejar Pelaku untuk Selamatkan Tagihan Snack
-
Isu Reshuffle Memanas: Antara 'Anak Ideologis' dan 'Keponakan', Siapa yang Bertahan di Kabinet?
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Istana Buka Suara soal Kans Budisatrio Djiwandono Gabung Kabinet
-
Isu Reshuffle Memanas, Istana Pastikan Sore Ini Fokus pada Pelantikan Dewan Energi Nasional
-
Dari Bansos Hingga Keuangan Digital, Mendagri Ungkap Peran Kunci Data Dukcapil
-
KPK Periksa Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Terkait Dugaan Suap Ijon Proyek
-
Banjir dan Longsor Berulang, Auriga Ungkap Deforestasi 'Legal' Jadi Biang Kerok
-
Bahas Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Istri, Komisi III DPR Sampai Istighfar Dua Kali
-
KSP Qodari Jawab Soal Isu Reshuffle Kabinet: Hanya Presiden dan Tuhan yang Tahu