- Mahfud MD secara terbuka menduga KPK takut untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Whoosh, tanpa merinci siapa pihak yang ditakuti
- Terdapat dugaan penggelembungan anggaran, di mana biaya proyek per kilometer di Indonesia (52 juta dolar AS) tiga kali lebih mahal dibandingkan di China (17-18 juta dolar AS)
- Isu ini meledak setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek, yang kemudian memicu Mahfud MD untuk angkat bicara
Suara.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD melemparkan tudingan tajam ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuduh lembaga antirasuah itu tidak bernyali alias takut mengusut skandal dugaan korupsi dalam proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Sinyalemen ini dilontarkan Mahfud saat menjawab pertanyaan publik mengenai lambannya gerak KPK dalam menyelidiki proyek yang menelan investasi jumbo tersebut. Tanpa menyebut nama, Mahfud secara gamblang menyiratkan adanya kekuatan besar yang membuat KPK ragu melangkah.
“Dugaan saya (KPK) takut. Entah takut pada siapa,” ujar Mahfud seperti dilansir dari program Kompas Petang di Kompas TV, dikutip Rabu (29/10/2025).
Menurut Mahfud, isu korupsi di proyek kereta cepat ini sejatinya sudah menjadi rahasia umum dan ramai dibicarakan sejak pertengahan Oktober. Momentumnya adalah ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak wacana penggunaan dana APBN untuk menalangi utang proyek tersebut.
“Kasus ini ramai sejak tanggal 12–13 Oktober. Ketika itu, Menteri Keuangan Purbaya mengeluarkan pernyataan menolak pembayaran utang proyek menggunakan APBN,” kata Mahfud.
Ia pun menegaskan baru angkat bicara setelah ada pernyataan resmi dari pemerintah.
“Saya ngomong tanggal 14, sudah hari ketiga,” ujarnya.
Lebih jauh, Mahfud membeberkan adanya indikasi penggelembungan anggaran (mark up) yang tidak masuk akal dalam pembangunan Whoosh. Ia membandingkan biaya konstruksi per kilometer di Indonesia dengan proyek serupa di China, yang perbedaannya mencapai tiga kali lipat.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Di China hanya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ungkap Mahfud dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official.
Baca Juga: 11 Jenderal 'Geruduk' Kantor Mahfud MD, Desak Reformasi dan Kembalikan Kepercayaan Polri
Dengan selisih biaya yang fantastis, Mahfud secara terbuka mempertanyakan ke mana aliran dana tersebut dan siapa yang bermain di balik lonjakan anggaran proyek senilai lebih dari Rp120 triliun ini.
“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. Itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” tegasnya.
Kini, bola panas ada di tangan KPK. Pernyataan Mahfud menjadi ujian terbuka bagi integritas dan keberanian lembaga tersebut untuk membongkar kasus besar yang diduga melibatkan banyak kepentingan.
Berita Terkait
-
11 Jenderal 'Geruduk' Kantor Mahfud MD, Desak Reformasi dan Kembalikan Kepercayaan Polri
-
Menkeu Purbaya Setuju Jokowi: Whoosh Bukan Cari Cuan, Tapi Ada 'PR' Besar!
-
Dugaan Korupsi Whoosh Diusut KPK, PDIP: Bu Mega Sudah Ingatkan Sejak 2015
-
Parade 11 Purnawirawan Jenderal di Kantor Mahfud MD, Sinyal Darurat Selamatkan Polri?
-
Aset Rp1,4 Triliun Terbengkalai! KPK Ultimatum Pemprov DKI Soal Sumber Waras
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123