- PDIP kembali menyoroti peringatan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada 2015 yang telah mempertanyakan urgensi dan manfaat proyek Kereta Cepat Whoosh
- KPK telah mengonfirmasi bahwa dugaan korupsi dalam proyek Whoosh kini telah naik ke tahap penyelidikan
- Kasus ini berawal dari tudingan Mahfud MD mengenai adanya penggelembungan biaya per kilometer dari sekitar 17 juta dolar AS menjadi 52 juta dolar AS
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memulai penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek strategis Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Menanggapi langkah tegas ini, PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti peringatan dini yang pernah dilontarkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri jauh sebelum proyek ini berjalan.
Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayanti, mengungkapkan bahwa Megawati telah mempertanyakan urgensi dan manfaat proyek Whoosh bagi masyarakat luas sejak tahun 2015. Peringatan tersebut kini kembali relevan di tengah aroma korupsi yang mulai terendus.
"Ya kalau soal Whoosh saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal, apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu?" ujar Esti kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2028).
Sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, Esti menegaskan sikap partai yang tanpa kompromi terhadap segala bentuk pelanggaran hukum. Menurutnya, jika bukti korupsi dalam proyek Whoosh terbukti kuat, aparat penegak hukum wajib bertindak tegas tanpa pandang bulu.
"Artinya bahwa iya sesuatu yang melanggar hukum ya harus ditindaklanjuti. Sesuatu yang memang tuh terbukti ada korupsi di situ ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu," tegasnya.
Langkah KPK untuk menaikkan status kasus ini ke tahap penyelidikan dikonfirmasi oleh sejumlah pimpinan.
"Ya benar jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK," kata seorang pejabat KPK.
Hal senada disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan ya," katanya.
Baca Juga: DPR Dukung Penyelidikan Korupsi Whoosh: Tidak Boleh Tebang Pilih!
Dugaan korupsi ini pertama kali mencuat ke publik setelah mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, membeberkan adanya potensi penggelembungan anggaran (mark up) yang fantastis. Dalam kanal YouTube-nya, Mahfud mengungkap perbedaan biaya konstruksi yang sangat jomplang.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," kata Mahfud.
"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? ... Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," tambah dia.
Sempat terjadi polemik saat KPK meminta Mahfud untuk melapor secara resmi. Mahfud merespons melalui media sosial X, "Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor ttg dugaan mark up Whoosh. Di dlm hukum pidana, jika ada informasi ttg dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan."
Namun, KPK akhirnya menegaskan akan terus mengusut kasus ini tanpa menunggu laporan resmi, dan Mahfud pun telah menyatakan kesiapannya untuk dipanggil memberikan keterangan.
Berita Terkait
-
DPR Dukung Penyelidikan Korupsi Whoosh: Tidak Boleh Tebang Pilih!
-
Klarifikasi Megawati Hangestri Usai Klub Turki Putus Kontrak Karena Gagal Penuhi Kewajiban
-
Manisa BBSK Coret Megawati Hangestri, Telat Gabung Usai Livoli Jadi Pemicu Utama
-
Purbaya Sepakat sama Jokowi Proyek Whoosh Bukan Cari Laba, Tapi Perlu Dikembangkan Lagi
-
Siapa Pemilik Whoosh? Ini Profil Owner Kereta Cepat Indonesia yang Disorot KPK
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!
-
Mirip-mirip One Piece, Wibu Jogja Sebut Penguasa Saat Ini Menindas Rakyat Kecil
-
Sambil Menangis, Kepala BGN Ungkap Kekecewaan: Saya Tak Tega, Niat Baik Prabowo Dikhianati
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Komunitas Muratara Bernafas: Penertiban PETI Percuma Tanpa Penataan Wilayah dari Pemerintah
-
Peneliti UGM Pastikan Api di Rumah Sleman Bukan dari Gas Alam, Lalu Apa Pemantiknya?
-
Turun ke Posko dan SMAN 3 Semarang, Ahmad Luthfi Pastikan SPMB Jateng Berjalan Lancar