-
DPRD DKI meminta Pemprov membangun sistem pengawasan digital untuk dana bantuan sosial (bansos).
-
Tujuannya mencegah penyalahgunaan bansos untuk aktivitas ilegal seperti judi dan pinjaman online.
-
PPATK menemukan 15.033 penerima bansos di Jakarta terlibat transaksi judi online senilai Rp67 miliar.
Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk membangun sistem pengawasan digital guna memantau penggunaan dana bantuan sosial (bansos). Ia menilai langkah ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan bantuan, termasuk untuk aktivitas judi online atau judol dan pinjaman online (pinjol).
Menurut Rani, penyalahgunaan bansos untuk kegiatan konsumtif dan ilegal telah menjadi masalah serius yang tidak boleh disepelekan. Ia menegaskan, selain merugikan keuangan negara, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif di tingkat keluarga.
"Judi online dan pinjaman online ini sudah jadi masalah se-Indonesia. Kita tidak bisa anggap enteng," kata Rani pada Senin (4/11/2024).
Politikus Partai Gerindra itu menilai pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan tegas agar bansos benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Salah satu solusinya adalah dengan menghadirkan sistem pelacakan (tracking) transaksi penerima bantuan secara real-time.
"Mudah-mudahan ada mekanisme tracking," ujarnya.
Rani juga menyarankan agar Pemprov DKI menerapkan sanksi tegas bagi penerima yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan untuk berjudi. Bentuk sanksi tersebut bisa berupa pemblokiran akun penerima agar dana publik tidak terus disalahgunakan.
Ia memastikan DPRD siap berkolaborasi dengan Pemprov DKI dan lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memperkuat sistem digitalisasi penyaluran bansos. Dengan begitu, proses distribusi bisa lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Rani menekankan bahwa sistem berbasis data tidak hanya akan menekan potensi penyimpangan, tetapi juga membantu Pemprov DKI dalam mengevaluasi efektivitas program bansos di lapangan.
Sebelumnya, PPATK mengungkapkan sebanyak 602.419 warga Jakarta terindikasi terlibat aktivitas judi online sepanjang 2024, dengan total nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat 15.033 warga yang merupakan penerima bansos.
Baca Juga: Heboh Cuitan Susi Pudjiastuti Tantang Prabowo Panggil Bandar Judol, Nama Budi Arie Disebut-sebut
"Terdapat 15.033 penerima bansos di DKI Jakarta yang masuk daftar pemain judi online. Total transaksi mereka mencapai Rp67 miliar dari 397 ribu transaksi sepanjang 2024," jelas Kepala PPATK Ivan Yustiavandana beberapa waktu lalu.
Rani berharap data tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat sistem verifikasi dan pengawasan penerima bantuan.
“Kalau sistemnya sudah digital dan transparan, masyarakat juga akan lebih hati-hati dalam menggunakan dana bantuan,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah
-
Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global
-
Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan
-
Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Dasco Temui Mahasiswa, DPR Janji Tindak Lanjuti Sejumlah Tuntutan
-
Dinilai Langkah Berani! Gibran Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua demi Buka Ruang Dialog?
-
Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
-
Tak Cukup Dipenjara, Migrant Watch Desak Mafia TPPO Dimiskinkan Lewat Jerat TPPU
-
Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Dongkrak Citra Positif PSI