-
DPRD DKI meminta Pemprov membangun sistem pengawasan digital untuk dana bantuan sosial (bansos).
-
Tujuannya mencegah penyalahgunaan bansos untuk aktivitas ilegal seperti judi dan pinjaman online.
-
PPATK menemukan 15.033 penerima bansos di Jakarta terlibat transaksi judi online senilai Rp67 miliar.
Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk membangun sistem pengawasan digital guna memantau penggunaan dana bantuan sosial (bansos). Ia menilai langkah ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan bantuan, termasuk untuk aktivitas judi online atau judol dan pinjaman online (pinjol).
Menurut Rani, penyalahgunaan bansos untuk kegiatan konsumtif dan ilegal telah menjadi masalah serius yang tidak boleh disepelekan. Ia menegaskan, selain merugikan keuangan negara, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif di tingkat keluarga.
"Judi online dan pinjaman online ini sudah jadi masalah se-Indonesia. Kita tidak bisa anggap enteng," kata Rani pada Senin (4/11/2024).
Politikus Partai Gerindra itu menilai pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan tegas agar bansos benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Salah satu solusinya adalah dengan menghadirkan sistem pelacakan (tracking) transaksi penerima bantuan secara real-time.
"Mudah-mudahan ada mekanisme tracking," ujarnya.
Rani juga menyarankan agar Pemprov DKI menerapkan sanksi tegas bagi penerima yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan untuk berjudi. Bentuk sanksi tersebut bisa berupa pemblokiran akun penerima agar dana publik tidak terus disalahgunakan.
Ia memastikan DPRD siap berkolaborasi dengan Pemprov DKI dan lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memperkuat sistem digitalisasi penyaluran bansos. Dengan begitu, proses distribusi bisa lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Rani menekankan bahwa sistem berbasis data tidak hanya akan menekan potensi penyimpangan, tetapi juga membantu Pemprov DKI dalam mengevaluasi efektivitas program bansos di lapangan.
Sebelumnya, PPATK mengungkapkan sebanyak 602.419 warga Jakarta terindikasi terlibat aktivitas judi online sepanjang 2024, dengan total nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat 15.033 warga yang merupakan penerima bansos.
Baca Juga: Heboh Cuitan Susi Pudjiastuti Tantang Prabowo Panggil Bandar Judol, Nama Budi Arie Disebut-sebut
"Terdapat 15.033 penerima bansos di DKI Jakarta yang masuk daftar pemain judi online. Total transaksi mereka mencapai Rp67 miliar dari 397 ribu transaksi sepanjang 2024," jelas Kepala PPATK Ivan Yustiavandana beberapa waktu lalu.
Rani berharap data tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat sistem verifikasi dan pengawasan penerima bantuan.
“Kalau sistemnya sudah digital dan transparan, masyarakat juga akan lebih hati-hati dalam menggunakan dana bantuan,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
Gurita Harta Rp79 M Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang Kena OTT KPK, dari 31 Tanah ke Mustang
-
SPPG Dibangun dengan Konsep One-Flow Direction dan Sistem Cold Chain Modern
-
Profil Ade Kuswara Kunang, Bupati Milenial Bekasi yang Karirnya Kini 'Disegel' KPK
-
Setiap Provinsi Akan Punya Dapur MBG, Kementerian PU Percepat Pembangunan SPPG
-
Pramono Anung soal WFA Akhir Tahun: Pelayanan Publik Tetap Jalan, Petugas Frontline Wajib Masuk
-
Tak Cuma Halau Banjir Rob, Pramono Anung Mau Sulap Tanggul Ancol Jadi Spot Wisata Baru
-
SPPG Dorong Efisiensi Produksi Massal dan Perkuat Ekonomi Pangan Lokal
-
Polda Metro Jaya Ungkap Jaringan Uang Palsu USD dan SGD, Ribuan Lembar Disita
-
Pemerintah Bangun SPPG sebagai Dapur Modern untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis
-
BPOM Ingatkan Risiko Pangan Bermasalah, Ini Tips Aman Memilih Hampers Natal