- National Technology Summit 2025 menekankan bahwa pemerataan internet Indonesia tidak bisa lagi bertumpu pada kompetisi antar penyedia layanan, melainkan kolaborasi infrastruktur.
- Linknet memperkenalkan pendekatan open access yang memungkinkan penyedia lain memanfaatkan jaringan mereka guna mempercepat penetrasi broadband.
- Pesannya jelas bahwa masa depan internet Indonesia hanya dapat dicapai melalui sinergi industri, digitalisasi inklusif, dan konektivitas berkelanjutan.
Suara.com - Ruang pertumbuhan internet rumah di Indonesia masih sangat besar, terutama di luar Jawa dan wilayah urban.
Meski kebutuhan internet berkapasitas tinggi terus naik, akses broadband fiber ternyata masih jauh dari merata—sebagian besar masyarakat masih bergantung pada jaringan seluler.
Hal inilah yang menjadi bahasan di National Technology Summit 2025. Tentang masa depan internet Indonesia, dikatakan bahwa pemerataan konektivitas tidak lagi bisa mengandalkan kompetisi antar penyedia layanan, melainkan kolaborasi infrastruktur.
Geografi Indonesia Yang “Menyulitkan” Infrastruktur
Chief Technology and Network Officer Linknet, Erick Satya Arianto, menggarisbawahi tantangan utama bukan teknologi, melainkan geografi.
“Dengan 70 persen wilayah berupa lautan, membangun konektivitas rumah ke rumah tidak bisa dilakukan sendirian. Karena itu kami memilih model kolaborasi, bukan kompetisi,” ujarnya.
Pernyataan ini pun menjadi highlight, bahwa internet Indonesia membutuhkan model berbagi jaringan.
Open Access: Cara Baru Mempercepat Broadband
Linknet memposisikan diri sebagai penyedia infrastruktur yang dapat dipakai ISP lain. ISP kemudian mengelola layanan pelanggan, produk, dan penetrasi pasar sesuai kekuatan lokal.
Baca Juga: Komdigi Akui Kualitas Internet Indonesia Kalah Jauh dari Malaysia
“Peran kami adalah menyediakan jaringan yang andal dan dapat diakses bersama. Dengan begitu, perluasan broadband bisa lebih cepat dan lebih merata,” jelas Erick.
Pendekatan open access ini diyakini dapat mempercepat penetrasi internet rumah yang selama ini stagnan.
AI untuk Infrastruktur, Bukan Gimmick
Menariknya, Linknet juga menjelaskan bahwa teknologi AI sudah digunakan dalam perencanaan dan pemantauan jaringan.
Namun statusnya masih pada efisiensi internal, bukan layanan customer-facing seperti yang sering digembar-gemborkan industri.
Ini memperlihatkan tren sehat: AI dipakai untuk hal yang paling krusial—kestabilan jaringan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian