- Pemprov DKI lanjutkan uji coba RDF Rorotan dengan kapasitas 1.000 ton demi kurangi keluhan bau.
- Pramono Anung tegaskan RDF aman di kapasitas rendah, sementara kapasitas tinggi picu bau sampah.
- Pemprov perbaiki sistem angkut dan ganti truk lama agar air lindi tak mencemari jalan.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan uji coba fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.
Padahal sebelumnya pengoperasian pengolahan sampah tersebut menuai penolakan dari sebagian warga sekitar karena munculnya bau tak sedap yang mengganggu aktivitas harian.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa uji coba atau commissioning RDF Rorotan akan tetap berlanjut.
Namun, ia menekankan dengan melakukan penyesuaian kapasitas pengolahan agar tidak menimbulkan kembali keluhan bau seperti sebelumnya.
"Saya tadi sudah memutuskan sekarang ini yang paling penting kapasitasnya 1.000 dulu. Memang tidak peak maksimum," kata Pramono di Balai Kota, Kamis (6/11/2025).
Menurut Pramono, RDF Rorotan telah menjalani uji coba selama hampir satu bulan dengan variasi kapasitas pengolahan antara 100 ton hingga 2.500 ton per hari.
Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan pemantauan lingkungan, kapasitas 1.000 ton per hari dinilai paling stabil dan tidak menimbulkan gangguan bau.
"Memang RDF ini sudah uji coba, commissioning hampir satu bulan inilah. Dari mulai 100, 200, 300, 600, 1.000. Sebenarnya ketika RDF dengan kapasitas sampah yang input-nya itu 1.000, enggak ada masalah apa-apa dan itu sudah berlangsung beberapa hari," ujar Pramono.
Namun, saat kapasitas uji coba ditingkatkan hingga 2.000–2.500 ton, muncul kembali bau tak sedap di area sekitar.
Baca Juga: Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
Pramono menjelaskan bahwa faktor cuaca dan kondisi sampah yang basah menjadi penyebab utama gangguan tersebut.
"Yang pertama, sampahnya sendiri kena hujan sehingga prosesnya menjadi sempat ada bakteri," jelasnya.
Selain faktor cuaca, Pramono juga menyoroti kendala teknis dalam pengangkutan sampah menuju fasilitas RDF.
Beberapa armada truk yang digunakan masih merupakan unit lama sehingga air lindi (leachate) menetes di jalan, memperkuat sumber bau di sekitar lokasi.
"Yang kedua, yang paling penting ini, ketika transportasi menggunakan truk compact, yang digunakan sebagian truknya itu truk lama sehingga air lindinya jatuh-jatuh, menimbulkan bau, dan sebagainya, dan sebagainya," tambahnya.
Sebagai langkah mitigasi, Pemprov DKI Jakarta akan membatasi kapasitas operasional RDF Rorotan hanya 1.000 ton per hari selama masa uji coba lanjutan berlangsung.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
Terkini
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran