- Mensos Saifullah Yusuf menyambut positif wacana agar seluruh mantan presiden RI diusulkan sebagai pahlawan nasional, dengan alasan masing-masing memiliki kontribusi penting dalam perjalanan bangsa.
- Ia menjelaskan bahwa Kemensos melalui TP2GP akan melakukan kajian mendalam terhadap setiap usulan yang masuk sebelum diputuskan oleh presiden.
- Gus Ipul juga menilai perbedaan pendapat di masyarakat sebagai hal wajar dan menegaskan pentingnya menghormati berbagai pandangan tersebut.
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai wacana yang disampaikan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar seluruh mantan presiden RI diusulkan menjadi pahlawan nasional menjadi hal yang baik dan patut dipertimbangkan.
Menurut Gus Ipul, setiap presiden memiliki jasa dan kontribusi besar dalam perjalanan bangsa Indonesia, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun pembangunan setelahnya.
"Ya bagus juga menurut saya sih. Setiap Presiden kan punya jasa ya, setiap Presiden punya jasa dan kita ambil yang baik-baiknya," kata Gus Ipul kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Diketahui bahwa Kemensos berperan dalam proses seleksi Pahlawan Nasional karena memiliki tanggung jawab untuk menyeleksi usulan yang diajukan oleh masyarakat. Kemensos membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang akan meneliti dan mengkaji usulan yang masuk untuk memastikan kelayakannya.
Gus Ipul menegaskan, pemberian gelar pahlawan nasional merupakan bentuk penghargaan negara kepada tokoh-tokoh yang memiliki peran luar biasa bagi kemajuan Indonesia.
“Karena semua yang kita usulkan juga manusia, tetapi ini adalah mereka-mereka yang dalam perjalanan karirnya memiliki peran yang luar biasa dalam rangka turut memajukan Indonesia, turut memerdekakan Indonesia, turut memajukan Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa proses penetapan gelar pahlawan nasional selalu dilakukan setiap tahun melalui keputusan presiden, setelah melalui kajian mendalam dari tim pakar dan lembaga terkait.
“Lihatlah semua yang sudah pernah ditetapkan oleh setiap Presiden mulai zaman Bung Karno, yang ditetapkan pada masa Pak Harto, dan juga Presiden-Presiden berikutnya. Karena setiap tahun selalu ada penetapan oleh Presiden tentang gelar pahlawan itu,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul juga menyinggung bahwa perbedaan pendapat di masyarakat mengenai siapa yang layak mendapat gelar pahlawan nasional merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Ia menekankan pentingnya menghormati seluruh pandangan tersebut.
Baca Juga: Siapa yang Berhak Memberi Gelar Pahlawan Nasional? Dibahas usai Usulan Angkat Soeharto
“Terhadap perbedaan pendapat yang ada, selama ini sudah kita sampaikan kita menghormati dan menghargai. Kita menghormati dan menghargai sepenuhnya,” ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Survei Indikator: Kepuasan Publik atas MBG Tinggi, Kinerja BGN Jadi Penentu Keberlanjutan
-
Dewan Pers di HPN 2026: Disrupsi Digital Jadi Momentum Media Bebenah
-
Benang Merah Dua Ledakan di Sekolah: Ketika Perundungan, Internet, dan Keheningan Bertemu
-
Tembus 79,9 persen, Kenapa Kepuasan Kinerja Prabowo Lebih Tinggi dari Presiden Sebelumnya?
-
Saat Pemutakhiran Data Bantuan Berujung Pencabutan Status BPJS PBI, Begini Situasi yang Terjadi
-
Peringati World Interfaith Harmony Week 2026, Ketua DPD RI Fasilitasi Dialog Tokoh Lintas Agama
-
Dianiaya karena Tolak Tambang Ilegal, Nenek Saudah Kini dalam Lindungan LPSK: Siapa Pelakunya?
-
Motor Roda 3 dari Program Atensi Kemensos Bantu Wak Keple Bangkitkan Usaha
-
Kasus Chromebook, Pakar: Kejaksaan Bongkar Siasat 'Regulatory Capture' untuk Dalih Nadiem Makarim
-
Basarnas Fokuskan Pencarian di Muara Pantai Sine, Wisatawan Malang Terseret Ombak Belum Ditemukan