- Mensos Saifullah Yusuf menyambut positif wacana agar seluruh mantan presiden RI diusulkan sebagai pahlawan nasional, dengan alasan masing-masing memiliki kontribusi penting dalam perjalanan bangsa.
- Ia menjelaskan bahwa Kemensos melalui TP2GP akan melakukan kajian mendalam terhadap setiap usulan yang masuk sebelum diputuskan oleh presiden.
- Gus Ipul juga menilai perbedaan pendapat di masyarakat sebagai hal wajar dan menegaskan pentingnya menghormati berbagai pandangan tersebut.
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai wacana yang disampaikan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar seluruh mantan presiden RI diusulkan menjadi pahlawan nasional menjadi hal yang baik dan patut dipertimbangkan.
Menurut Gus Ipul, setiap presiden memiliki jasa dan kontribusi besar dalam perjalanan bangsa Indonesia, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun pembangunan setelahnya.
"Ya bagus juga menurut saya sih. Setiap Presiden kan punya jasa ya, setiap Presiden punya jasa dan kita ambil yang baik-baiknya," kata Gus Ipul kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Diketahui bahwa Kemensos berperan dalam proses seleksi Pahlawan Nasional karena memiliki tanggung jawab untuk menyeleksi usulan yang diajukan oleh masyarakat. Kemensos membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang akan meneliti dan mengkaji usulan yang masuk untuk memastikan kelayakannya.
Gus Ipul menegaskan, pemberian gelar pahlawan nasional merupakan bentuk penghargaan negara kepada tokoh-tokoh yang memiliki peran luar biasa bagi kemajuan Indonesia.
“Karena semua yang kita usulkan juga manusia, tetapi ini adalah mereka-mereka yang dalam perjalanan karirnya memiliki peran yang luar biasa dalam rangka turut memajukan Indonesia, turut memerdekakan Indonesia, turut memajukan Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa proses penetapan gelar pahlawan nasional selalu dilakukan setiap tahun melalui keputusan presiden, setelah melalui kajian mendalam dari tim pakar dan lembaga terkait.
“Lihatlah semua yang sudah pernah ditetapkan oleh setiap Presiden mulai zaman Bung Karno, yang ditetapkan pada masa Pak Harto, dan juga Presiden-Presiden berikutnya. Karena setiap tahun selalu ada penetapan oleh Presiden tentang gelar pahlawan itu,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul juga menyinggung bahwa perbedaan pendapat di masyarakat mengenai siapa yang layak mendapat gelar pahlawan nasional merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Ia menekankan pentingnya menghormati seluruh pandangan tersebut.
Baca Juga: Siapa yang Berhak Memberi Gelar Pahlawan Nasional? Dibahas usai Usulan Angkat Soeharto
“Terhadap perbedaan pendapat yang ada, selama ini sudah kita sampaikan kita menghormati dan menghargai. Kita menghormati dan menghargai sepenuhnya,” ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
Terkini
-
Uskup Agung Katedral: Gereja Harus Berani Bersuara Soal Persoalan Bangsa
-
Pesan Sejuk Menag dari Altar Katedral Manado Saat Natal: Iman Harus Terwujud dalam Kepedulian Nyata
-
Pesan Natal Uskup Agung: Rawat Alam, Jangan Biarkan Rakyat Jadi Korban
-
UMP Jakarta 2026 Kalah dari Bekasi dan Karawang, Said Iqbal: Tidak Mungkin Ibu Kota Lebih Rendah!
-
Libur Natal Kawasan Monas 'Diserbu' Ribuan Pengunjung, Wisatawan China hingga Brasil Ikut Meramaikan
-
Dekorasi Natal Katedral Jakarta Tampil Sederhana, Gunakan Bahan Daur Ulang dan Wastra Nusantara
-
Mendagri dan sejumlah menteri pantau kesiapan ibadah Malam Natal 2025 di Jakarta.
-
Said Iqbal Tolak Kenaikan UMP Jakarta 2026 Rp5,73 Juta, Nilai Tak Cukupi Kebutuhan Hidup Layak
-
Magis Natal di Jantung Jakarta: Kala Bundaran HI Bersolek dalam Lautan Cahaya
-
Agenda Natal di Katedral Jakarta: Misa Pontifikal hingga Misa Lansia