- Pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga menilai keputusan Presiden Prabowo mengganti Laksana Tri Handoko dengan Arif Satria sebagai Kepala BRIN berpotensi memicu keretakan hubungan dengan Megawati Soekarnoputri.
- Megawati disebut kehilangan tokoh kepercayaannya di BRIN, sehingga posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah bisa menjadi tidak efektif.
- Jika hubungan politik keduanya merenggang, PDIP berpeluang mengambil posisi oposisi dan memperkuat fungsi kontrol dalam demokrasi.
Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dinilai bisa berdampak terhadap hubungan politik dengan Ketua Dewan Pengarah BRIN, sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Prabowo resmi melantik Arif Satria sebagai Kepala BRIN menggantikan Laksana Tri Handoko pada 10 November 2025. Menurut Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, pergantian ini memunculkan spekulasi politik karena Laksana dikenal sebagai sosok kepercayaan Megawati.
"Sebagai kepercayaan Megawati, Laksana Tri Handoko sebenarnya sudah berulang untuk diganti, namun dapat dipertahankan. Namun akhirnya Laksana Tri Handoko berhasil diganti dengan dilantiknya Arif Satria," kata Jamil kepada suara.com, Selasa (11/11/2025).
Ia menilai, keputusan tersebut bisa membuat hubungan antara Megawati dan Prabowo menjadi renggang. Megawati disebut berpotensi kecewa karena kehilangan sosok yang selama ini menjadi “asetnya” di BRIN untuk mewujudkan ambisi di bidang riset.
"Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, juga akan kehilangan kaki tangan untuk mengimplementasikan ide-idenya. Akibatnya, Megawati bisa saja jadi Ketua Dewan Pengarah layaknya macan ompong. Ide-idenya bisa saja tidak dianggap oleh Kepala BRIN yang baru," tuturnya.
Jamiluddin menyebut pergantian Laksana bisa menjadi “pukulan telak” bagi Megawati dan berpotensi membuat hubungan politik antara keduanya memanas. Imbasnya, relasi antara PDIP dan pemerintahan Prabowo bisa terganggu.
"Kalau Megawati menjadikan PDIP oposisi, tentu menguntungkan bagi demokrasi di Indonesia. Sebab, PDIP akan berfungsi sebagai check and balances, yang belakangan inimpraktis tak mengemuka lagi," ucapnya.
Menurutnya, jika hubungan Megawati dan Prabowo benar-benar berjarak, ada sisi positif bagi sistem politik nasional.
"Demokrasi di Indonesia tak lagi layu, terutama kontrol terhadap pemerintah kembali bersemi," pungkasnya.
Baca Juga: Ramalannya 100 Persen Benar, Ingat Lagi Unggahan Fufufafa soal Soeharto Diangkat Jadi Pahlawan
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Kompak Turun: Ini Harga BBM di Pertamina hingga Shell
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
Terkini
-
Prabowo Tegaskan Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Kriminalisasi dan Balas Dendam Politik
-
Diplomasi AS - Iran Memanas, Utusan Donald Trump Kejar Kesepakatan Damai di Qatar
-
Putusan MK Soal Pilkada Langsung Dinilai Beri Kepastian Hukum, Ini Alasannya
-
Prabowo Beri Kenaikan Pangkat Kehormatan untuk Purnawirawan Polisi, Termasuk Mantan Ajudan Soekarno
-
Lalu Lintas Tol Jakarta Pagi Ini Semrawut, Kecelakaan Beruntun hingga Contraflow Picu Kemacetan
-
Prabowo Beri Hormat ke Jokowi di HUT ke-80 Bhayangkara
-
Viral Mahasiswa Unisa Yogya Diduga Kenakan Busana Perempuan dan Masuk Toilet Mahasiswi
-
LPDB Koperasi Terapkan Zero Tolerance Pungli dan Penipuan, Pelanggaran Diproses Tegas Secara Hukum
-
Transportasi Jerman Lumpuh Akibat Gelombang Panas, Jalan Tol Retak-retak
-
Aset Ketum Pemuda Pancasila Disita KPK, Diduga Berkaitan dengan Gratifikasi Korupsi Batu Bara