- Mahfud MD secara tegas membantah pernah menyatakan ijazah Presiden Jokowi asli dan menyebut pemberitaan yang beredar adalah pelintiran dan kebohongan
- Menurut Mahfud, satu-satunya pihak yang berwenang secara hukum untuk menentukan ijazah itu asli atau palsu dalam sebuah sengketa adalah hakim di pengadilan, bukan polisi
- Mahfud menjelaskan bahwa tugas UGM hanya sebatas mengonfirmasi pernah menerbitkan ijazah, sementara urusan dugaan pemalsuan adalah ranah hukum pidana yang harus dibuktikan di pengadilan
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, melontarkan bantahan keras terhadap pemberitaan yang menyeret namanya dalam polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menegaskan tidak pernah sekalipun memberikan pernyataan yang mengonfirmasi ijazah tersebut asli ataupun palsu.
Klarifikasi tegas ini disampaikan Mahfud melalui akun Instagram pribadinya, @mohmahfudmd, seraya mengunggah tangkapan layar berita yang dianggapnya telah memelintir fakta. Ia menyebut narasi yang beredar adalah sebuah kebohongan.
"Ada berita beredar bahwa (setelah Roy Suryo Cs dijadikan tersangka) Mahfud MD bilang ijazah Jokowi asli. Berita itu adalah pelintiran dan bohong. Saya tak pernah bilang ijazah Joko Widodo asli atau palsu," tulis Mahfud dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).
Menurut Mahfud, peran institusi pendidikan seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam kasus ini sebatas memberikan konfirmasi bahwa ijazah atas nama Joko Widodo memang pernah diterbitkan. Jika kemudian muncul tuduhan pemalsuan, hal itu sudah masuk ke ranah hukum yang berbeda.
"Ada pun jika ijazah sudah dikeluarkan dan kemudian ada yang menuduh itu dipalsukan atau digunakan oleh orang lain maka itu bukan urusannya UGM, melainkan urusan hukum. UGM bisa menjelaskan itu jika diminta oleh pengadilan," katanya.
Pandangan ini selaras dengan penjelasannya dalam podcast 'Terus Terang' di kanal YouTube Mahfud MD Official beberapa waktu lalu.
Dalam konteks kasus yang menjerat Roy Suryo Cs, Mahfud berpendapat bahwa kewenangan mutlak untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan dokumen dalam sengketa hukum ada di tangan hakim pengadilan.
"Kalau nanti di pengadilan, lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu dan yang membuktikan ijasah itu palsu atau tidak bukan polisi harus hakim," ucap Mahfud.
Baca Juga: Refly Harun Pasang Badan Selamatkan Roy Suryo Cs: Kasus Ijazah Jokowi Tak Layak Diproses!
Pakar hukum tata negara ini memaparkan bahwa tugas kepolisian dalam kasus semacam ini adalah mengumpulkan alat bukti untuk dibawa ke persidangan, bukan untuk menyimpulkan status keaslian dokumen. Proses pembuktian sesungguhnya, kata Mahfud, akan terjadi di ruang sidang.
Ia bahkan menggambarkan bagaimana dinamika persidangan akan berjalan, di mana pihak yang menuduh akan menuntut pembuktian konkret dari pihak tertuduh.
"Di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak ini, buktikan dong, dulu bahwa itu asli, saya (Roy Suryo) menuduh itu palsu, mana aslinya," ujarnya.
Berita Terkait
-
Refly Harun Pasang Badan Selamatkan Roy Suryo Cs: Kasus Ijazah Jokowi Tak Layak Diproses!
-
Roy Suryo Jadi Tersangka, Mahfud MD: Tuduhan Tidak Jelas, Pembuktian Ijazah Harusnya di Pengadilan
-
Roy Suryo Bantah Edit Ijazah Jokowi: Yang Seharusnya Tersangka Itu Orangnya
-
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Tuntut Keadilan dan Singgung Nama Silfester Matutina
-
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Samakan Perjuangannya dengan Pangeran Diponegoro
Terpopuler
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- 5 HP Baterai 7000 mAh Terbaru 2026, Tahan Seharian dan Kencang Mulai Rp1 Jutaan
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
Pilihan
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
Terkini
-
Sikat Jalur Maut! KAI Daop 1 Jakarta Targetkan Tutup 40 Perlintasan Liar di 2026
-
Tren Miris di Karawang: Jadi Pengedar demi Nyabu Gratis, 41 Pelaku Diringkus Polisi!
-
Dikenal Religius, Pedagang Rujak di Duri Kepa Digerebek Warga usai Diduga Cabuli Siswi SD
-
Geger! Pria Tewas Bersimbah Darah di Kampung Ambon Usai Cekcok Mulut, Warga: Lukanya Banyak Sekali..
-
Kasus Mafia Emas PT SJU, Bareskrim Tetapkan Anak Bos Besar Sebagai Tersangka, Ini Sosoknya
-
Dihantam Innova di Lampu Merah Pesing, Pemotor Supra Terpental hingga Tewas di Tempat
-
Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
-
Jangan Cuma Nakhoda, DPR Desak Bongkar Mafia di Balik Tragedi Kapal PMI Malaysia
-
Bantah Pemerintah Larang Nobar Film Pesta Babi, Menko Yusril: Silakan Tonton dan Debat!
-
Italia Murka Israel Serang Pasukan Perdamaian PBB yang Tewaskan Tentara Indonesia