KPK Usut Hasil Sewa Apartemen Lukas Enembe, Kemana Mengalir Dana Korupsi Papua Rp1,2 T?

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengurai benang kusut kasus dugaan korupsi dana operasional Pemerintah Provinsi Papua yang diduga merugikan negara hingga Rp1,2 triliun.

Babak baru penyelidikan kini menyasar aset properti milik mendiang Gubernur Papua, Lukas Enembe, dengan memeriksa seorang staf Ocean Apartment berinisial RS pada Rabu (12/11/2025).

Pemeriksaan ini difokuskan untuk menelusuri aliran dana haram yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membiayai fasilitas mewah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik mencecar RS terkait transaksi sewa unit apartemen milik Lukas Enembe.

“Dalam pemeriksaan ini, penyidik meminta penjelasan terkait hasil sewa apartemen milik LE,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memulihkan kerugian negara fantastis yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah periode 2020-2022.

“Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan terkait dengan penggelembungan dan penyalahgunaan Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022 dengan perhitungan kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2025).

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Dius Enumbi (DE), selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah, sebagai tersangka bersama dengan Lukas Enembe.

Namun, karena Lukas Enembe telah meninggal dunia, status hukumnya gugur. KPK kini fokus pada perampasan aset untuk mengembalikan uang negara.

Baca Juga: Segera Sidang, JPU KPK Limpahkan Perkara Eks Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting Dkk ke PN Medan

“Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menelusuri aliran uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dimaksud dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara,” ujar Budi, merujuk pada pemeriksaan saksi lain, Willie Taruna (WT), seorang penyedia jasa money changer.

Budi menyayangkan dampak masif dari korupsi ini. Menurutnya, anggaran sebesar Rp1,2 triliun seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara signifikan, terutama di sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan.

“Kalau kita konversi jika nilai tersebut kita gunakan untuk upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat Papua, nilai Rp1,2 triliun bisa untuk membangun berbagai fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pendidikan, baik sekolah-sekolah dasar, menengah, atas, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas,” tutur Budi.

“Dua sektor itu menjadi salah satu yang tentu harus kita tingkatkan dalam mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Papua,” tambah dia.

Di tengah pengusutan kasus ini, KPK juga menyoroti lemahnya sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Data menunjukkan skor Monitoring, Controlling, Surveillance, and Prevention (MCSP) Papua anjlok drastis.

“Adapun kalau kita melihat skor MCSP, Monitoring, Controlling, Surveillance, and Prevention di Provinsi Papua untuk tahun 2024 berada pada angka 38 atau turun drastis dari skor tahun sebelumnya yaitu 55 poin,” ungkap Budi.

Sementara itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) juga menunjukkan hasil yang stagnan.

“Adapun untuk hasil Survei Penilaian Integritas atau SPI tahun 2024 dan tahun sebelumnya 2023 nilainya stagnan di angka 64. KPK berharap rekomendasi-rekomendasi yang KPK berikan baik melalui fungsi koordinasi-supervisi maupun rekomendasi atas hasil SPI betul-betul ditindaklanjuti sehingga kita bisa bersama-sama memitigasi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” tandas dia.