- Mahfud MD mengungkapkan ketegangan rapat tertutup antara Presiden Prabowo dan pimpinan TNI/Polri mengenai kebocoran kekayaan negara.
- Prabowo menunjukkan data intelijen luar negeri tentang ketimpangan data ekspor impor sumber daya alam Indonesia kepada pimpinan TNI/Polri.
- Presiden menginstruksikan perbaikan penegakan hukum dan pengurangan intervensi politik sebagai dasar reformasi Polri.
Suara.com - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, membeberkan momen ketegangan dalam rapat tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto saat pembentukan tim reformasi kepolisian.
Dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, Mahud mengatakan dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan teguran keras kepada pimpinan TNI dan Polri terkait kebocoran kekayaan negara yang terus terjadi.
Mahfud mengungkapkan bahwa Prabowo mengaku memiliki data intelijen ekonomi yang ia dapatkan dari sumber luar negeri, bukan dari laporan internal dalam negeri.
Data tersebut menunjukkan ketimpangan besar antara laporan ekspor sumber daya alam Indonesia dengan data impor di negara tujuan.
"Pak Prabowo bilang, 'Saya punya data ini, saya beli dari luar, bukan data dari dalam. Perusahaan ini sekian, 34 tahun, 25 tahun makan uang negara. Masa tidak mau menyumbang ke negara?'," ujar Mahfud menirukan ucapan Presiden, dikutip pada Jumat (21/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Mahfud menyebut Presiden Prabowo secara spesifik menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang turut hadir.
"Kata Presiden, 'Eh kamu Pak Listyo, Pak Agus Panglima, tidak ada gunanya kamu bintang ini, kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal ini'," ungkap Mahfud.
Teguran ini menjadi dasar pembentukan tim reformasi untuk memperbaiki institusi kepolisian yang dinilai Presiden sedang dalam sorotan publik.
Mahfud menambahkan bahwa Presiden menginstruksikan agar intervensi politik dikurangi dan penegakan hukum diperbaiki demi menyelamatkan kebocoran anggaran negara.
Baca Juga: Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
Merespons arahan tersebut, Mahfud bersama tim berencana menyusun langkah konkret, termasuk menyiapkan naskah akademik atau rancangan undang-undang (RUU) baru untuk memangkas birokrasi politik di tubuh Polri, alih-alih sekadar memberikan rekomendasi biasa.
Reporter: Safelia Putri
Berita Terkait
-
Gibran Wakilkan Pidato Presiden di KTT G20, Ini Alasan Prabowo Tak Pergi ke Afrika Selatan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Kapolri dan Sri Sultan Pimpin Apel Jaga Warga, Perkuat Keamanan Berbasis Komunitas di DIY
-
Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya
-
Ada Terdakwa Perkara Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Tersandung Kasus Petral, Ada Riza Chalid?
-
Skandal Korupsi Ekspor POME: Kejagung Periksa 40 Saksi, Pejabat dan Swasta Dibidik