- Mahfud MD mengungkapkan ketegangan rapat tertutup antara Presiden Prabowo dan pimpinan TNI/Polri mengenai kebocoran kekayaan negara.
- Prabowo menunjukkan data intelijen luar negeri tentang ketimpangan data ekspor impor sumber daya alam Indonesia kepada pimpinan TNI/Polri.
- Presiden menginstruksikan perbaikan penegakan hukum dan pengurangan intervensi politik sebagai dasar reformasi Polri.
Suara.com - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, membeberkan momen ketegangan dalam rapat tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto saat pembentukan tim reformasi kepolisian.
Dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, Mahud mengatakan dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan teguran keras kepada pimpinan TNI dan Polri terkait kebocoran kekayaan negara yang terus terjadi.
Mahfud mengungkapkan bahwa Prabowo mengaku memiliki data intelijen ekonomi yang ia dapatkan dari sumber luar negeri, bukan dari laporan internal dalam negeri.
Data tersebut menunjukkan ketimpangan besar antara laporan ekspor sumber daya alam Indonesia dengan data impor di negara tujuan.
"Pak Prabowo bilang, 'Saya punya data ini, saya beli dari luar, bukan data dari dalam. Perusahaan ini sekian, 34 tahun, 25 tahun makan uang negara. Masa tidak mau menyumbang ke negara?'," ujar Mahfud menirukan ucapan Presiden, dikutip pada Jumat (21/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Mahfud menyebut Presiden Prabowo secara spesifik menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang turut hadir.
"Kata Presiden, 'Eh kamu Pak Listyo, Pak Agus Panglima, tidak ada gunanya kamu bintang ini, kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal ini'," ungkap Mahfud.
Teguran ini menjadi dasar pembentukan tim reformasi untuk memperbaiki institusi kepolisian yang dinilai Presiden sedang dalam sorotan publik.
Mahfud menambahkan bahwa Presiden menginstruksikan agar intervensi politik dikurangi dan penegakan hukum diperbaiki demi menyelamatkan kebocoran anggaran negara.
Baca Juga: Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
Merespons arahan tersebut, Mahfud bersama tim berencana menyusun langkah konkret, termasuk menyiapkan naskah akademik atau rancangan undang-undang (RUU) baru untuk memangkas birokrasi politik di tubuh Polri, alih-alih sekadar memberikan rekomendasi biasa.
Reporter: Safelia Putri
Berita Terkait
-
Gibran Wakilkan Pidato Presiden di KTT G20, Ini Alasan Prabowo Tak Pergi ke Afrika Selatan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Kapolri dan Sri Sultan Pimpin Apel Jaga Warga, Perkuat Keamanan Berbasis Komunitas di DIY
-
Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis
-
Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus