- Mahfud MD mengungkapkan ketegangan rapat tertutup antara Presiden Prabowo dan pimpinan TNI/Polri mengenai kebocoran kekayaan negara.
- Prabowo menunjukkan data intelijen luar negeri tentang ketimpangan data ekspor impor sumber daya alam Indonesia kepada pimpinan TNI/Polri.
- Presiden menginstruksikan perbaikan penegakan hukum dan pengurangan intervensi politik sebagai dasar reformasi Polri.
Suara.com - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, membeberkan momen ketegangan dalam rapat tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto saat pembentukan tim reformasi kepolisian.
Dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, Mahud mengatakan dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan teguran keras kepada pimpinan TNI dan Polri terkait kebocoran kekayaan negara yang terus terjadi.
Mahfud mengungkapkan bahwa Prabowo mengaku memiliki data intelijen ekonomi yang ia dapatkan dari sumber luar negeri, bukan dari laporan internal dalam negeri.
Data tersebut menunjukkan ketimpangan besar antara laporan ekspor sumber daya alam Indonesia dengan data impor di negara tujuan.
"Pak Prabowo bilang, 'Saya punya data ini, saya beli dari luar, bukan data dari dalam. Perusahaan ini sekian, 34 tahun, 25 tahun makan uang negara. Masa tidak mau menyumbang ke negara?'," ujar Mahfud menirukan ucapan Presiden, dikutip pada Jumat (21/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Mahfud menyebut Presiden Prabowo secara spesifik menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang turut hadir.
"Kata Presiden, 'Eh kamu Pak Listyo, Pak Agus Panglima, tidak ada gunanya kamu bintang ini, kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal ini'," ungkap Mahfud.
Teguran ini menjadi dasar pembentukan tim reformasi untuk memperbaiki institusi kepolisian yang dinilai Presiden sedang dalam sorotan publik.
Mahfud menambahkan bahwa Presiden menginstruksikan agar intervensi politik dikurangi dan penegakan hukum diperbaiki demi menyelamatkan kebocoran anggaran negara.
Baca Juga: Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
Merespons arahan tersebut, Mahfud bersama tim berencana menyusun langkah konkret, termasuk menyiapkan naskah akademik atau rancangan undang-undang (RUU) baru untuk memangkas birokrasi politik di tubuh Polri, alih-alih sekadar memberikan rekomendasi biasa.
Reporter: Safelia Putri
Berita Terkait
-
Gibran Wakilkan Pidato Presiden di KTT G20, Ini Alasan Prabowo Tak Pergi ke Afrika Selatan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Kapolri dan Sri Sultan Pimpin Apel Jaga Warga, Perkuat Keamanan Berbasis Komunitas di DIY
-
Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
Terpopuler
Pilihan
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
Terkini
-
RDP DPR-BPIP Diwarnai Candaan, Willy Aditya Singgung Merger NasDem-Gerindra
-
Perundingan Islamabad Buntu, Iran Siap Ladeni AS di Selat Hormuz
-
Akademisi Kritik Istilah Inflasi Pengamat dari Seskab Teddy, Sebut Pemerintah Mulai Antikritik
-
Gus Ipul: Pemerintah Kaji Tambahan Bansos untuk Jaga Daya Beli Masyaa
-
Jubir Jusuf Kalla Respons Laporan Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama saat Ceramah di UGM
-
Misteri Jasad Luka Leher di Sungai Jombang: Tertelungkup Tanpa Identitas, Diduga Bukan Warga Sekitar
-
Kelompok Misterius Pro Iran Muncul Diklaim Lakukan Serangan di Eropa, Siapa?
-
Fraksi PSI DPRD DKI Soroti Potensi Komersialisasi Air dan 'Pasar Tawanan' di Jakarta
-
Tegukan Maut di Balik 'Klaim' Kebugaran: Mengapa Minum Oli Adalah Bunuh Diri Medis?
-
Ketergantungan Batu Bara Jadi Bom Waktu, IESR Desak Percepatan Transisi Ekonomi