- Polri menempati urutan ketiga terbaik dunia dalam WISPI 2023, naik 21 peringkat, berkat skor tinggi pada domain hasil.
- Keunggulan Polri didukung oleh capaian positif dalam penanganan kejahatan serta tingkat kepuasan publik yang mendekati 80 persen.
- Ke depan, Polri perlu fokus meningkatkan kapasitas institusional, optimalisasi proses operasional, dan penguatan kolaborasi multi-pihak.
Suara.com - Analis Politik Senior dan Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengapresiasi prestasi membanggakan dari kinerja Polri yang menempati urutan ketiga terbaik di dunia berdasarkan penilaian World Internal Security and Police Index (WISPI) 2023.
Hargens mengatakan WISPI menggunakan metodologi komprehensif yang mencakup berbagai aspek kinerja kepolisian, mulai dari kapasitas institusional hingga hasil konkret di lapangan.
"Indeks global yang menilai efektivitas institusi kepolisian di seluruh dunia ini menempatkan Polri pada posisi yang membanggakan, menunjukkan komitmen nyata terhadap profesionalisme dan keunggulan operasional," ujar Hargens dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).
WISPI 2023 menilai kinerja polisi dari 125 negara dengan menggunakan 12 indikator komprehensif yang terbagi dalam empat domain utama, yakni kapasitas, proses, legitimasi, dan hasil. Dari penilaian tersebut, Polri berada di urutan ketiga terbaik, naik signifikan, 21 peringkat dari posisi sebelumnya.
Pencapaian paling menonjol adalah perolehan skor 0,920 pada domain hasil, yang menempatkan Polri di posisi ketiga tertinggi secara global. Prestasi ini hanya diungguli oleh Denmark dengan skor 0,960 dan Finlandia dengan skor 0,940.
"Skor tinggi pada domain hasil ini memberikan indikasi kuat bahwa gangguan keamanan di Indonesia tergolong dalam kategori risiko rendah dan bukan merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi pencegahan dan penanganan kejahatan yang diterapkan Polri," tutur Hargens.
Hargens mengatakan keunggulan Polri khususnya terlihat pada domain hasil, yang mengukur dampak nyata dari kebijakan dan operasi kepolisian terhadap tingkat keamanan nasional. Domain ini mengevaluasi seberapa efektif institusi kepolisian dalam mengurangi tingkat kejahatan, merespons insiden keamanan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.
"Prestasi ini menandai era baru dalam sejarah Polri sebagai institusi yang tidak hanya fokus pada proses, tetapi juga menghasilkan dampak terukur yang positif bagi keamanan nasional," tandas Alumnus Universitas Indonesia dan Universtat Wien, Austria ini.
Hargens mengakui, bahwa Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh prestasi bagi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Berbagai keberhasilan dalam pengungkapan tindak pidana, pemberantasan narkoba, penanganan terorisme, dan pemberantasan korupsi menunjukkan komitmen institusi terhadap supremasi hukum dan keadilan.
Baca Juga: Profil Irjen Argo Yuwono: Jenderal Kepercayaan Kapolri Ditarik dari Kementerian Buntut Putusan MK
"Pendekatan komprehensif yang mengedepankan profesionalisme, teknologi modern, dan kolaborasi multi-pihak telah membuahkan hasil yang nyata dan terukur," kata dia.
Apalagi, kata Hargens, saat ini, tingkat kepuasan terhadap kinerja Polri secara keseluruhan mendekati angka 80 persen jika bersandar pada hasil studi Litbang Kompas, Rumah Politik Indonesia (RPI) dan lembaga lain yang melakukan survei pada tahun 2025. Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas memberikan validasi empiris terhadap persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Polri. Tingkat kepuasan masyarakat mencapai angka impresif 87,8%, dengan 89% responden menyatakan kepuasan mereka terhadap upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari hubungan yang semakin erat antara Polri dan masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan publik yang tinggi ini menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian," tutur dia.
Hargens juga mengatakan Polri juga mendapat apresiasi khusus atas peningkatan kualitas pelayanan publik dan implementasi pengawasan internal yang konsisten. Sistem pengaduan masyarakat terus diperbaiki meskipun diakui masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.
"Komitmen Kapolri terhadap profesionalisme personel melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan anggota, dan penerapan sistem pengawasan melekat (waskat) yang ketat menjadi faktor fundamental di balik keberhasilan ini," jelas dia.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional