- Pemprov DKI Jakarta menertibkan hunian liar di TPU Kebon Nanas dan Kober Rawa Bunga demi lahan makam baru.
- Warga terdampak telah diberi dua minggu untuk relokasi dan menuntut pemindahan ke rumah susun layak.
- Tokoh masyarakat mengusulkan solusi makam vertikal sebagai alternatif penggusuran lahan pemakaman.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah merancang rencana penertiban terhadap warga yang mendirikan hunian liar di atas lahan pemakaman umum.
Langkah tegas tersebut diambil demi memenuhi kebutuhan mendesak akan ribuan petak makam baru di tengah krisis lahan kubur yang melanda Ibu Kota.
Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga, Jakarta Timur masuk daftar kawasan yang akan dilakukan penertiban.
Ratusan kepala keluarga yang menempati wilayah tersebut sudah mendapat pemberitahuan relokasi dan diberi waktu lebih kurang 2 minggu untuk mengosongkan tempat.
Menanggapi polemik tersebut, Sa'il selaku Sekretaris RW 2 yang menaungi wilayah TPU Kebon Nanas melontarkan sebuah ide yang terbilang unik sebagai solusi alternatif.
Ia berpendapat bahwa keterbatasan lahan di Jakarta sebenarnya dapat diatasi dengan manajemen ruang yang terprogram, meskipun areanya sempit.
"Kalau saya sih kalau terprogram, kayaknya biar sempit juga bisa diatasin," ujar Sa'il saat berbincang dengan Suara.com di kediamannya, Senin (24/11/2025).
Tokoh masyarakat setempat ini lantas berseloroh soal pembangunan makam secara vertikal untuk menghemat lahan.
"Contoh, kalau tahu lahan berharga, ya vertikal aja. Kalau perlu 5 (lantai). Nggak apa-apa kan? Orang malah sekali ziarah udah di situ semua. Ya kan?" kelakar Sail sembari memberikan ilustrasi.
Baca Juga: Digusur dari Lahan Makam, Ratusan Keluarga di Jaktim Minta Direlokasi ke Rusun
Menurutnya, solusi menumpuk makam ke arah atas tersebut jauh lebih manusiawi dan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat ketimbang harus menghadapi penggusuran.
Sa'il menambahkan, jika opsi penumpukan atau vertikal tidak diterima, nantinya warga tinggal mengurus sendiri pemulangan jenazah ke kampung halaman masing-masing.
"Rakyat juga terima tuh, daripada digusur. Kalau nggak mau ditumpuk, ya siapin duit ambulans ke kampung," celotehnya.
Mereka yang terdampak relokasi sendiri sudah menyampaikan tuntutan ke Pemprov DKI Jakarta untuk dipindahkan ke rumah susun (rusun) yang layak dan terjangkau.
Pemprov DKI pun kabarnya sudah menyetujui tuntutan tersebut, meski belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai di rusun mana mereka dipindahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
Terkini
-
Gunung Karangetang Erupsi, Lontarkan Material Bikin Langit Siau Membara
-
Tragedi Pantura Indramayu, Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Bertambah Jadi 10 Orang
-
Pikap Warkidi Dihantam Truk di Pantura Indramayu: 3 Penumpang Tewas, Belasan Orang Luka-Luka
-
Prabowo Kritik Teori Neolib: Katanya Kakayaan Menetes ke Bawah, Kalian Percaya?
-
Ketua Umum FKDT Apresiasi Langkah Presiden Redakan Polemik Kasus Febrie Adriansyah
-
Kebakaran Maut di Pulogadung, 3 Orang Tewas Saat Tidur Lelap
-
Prabowo Kecam Pemimpin Provokator Ajak Bakar-bakar: Saya Percaya Hukum Karma
-
Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja
-
Bukan Cuma Peluru, Pengungsi Papua Terancam Putus Sekolah dan Minim Medis
-
Sebut Tanggung Jawab Wapres, Bambang Pacul Dinilai 'Main-main' dengan Isu Papua