Digusur dari Lahan Makam, Ratusan Keluarga di Jaktim Minta Direlokasi ke Rusun

Suara.com - Ratusan keluarga yang telah puluhan tahun mendiami hunian liar di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga, Jakarta Timur, kini menghadapi ketidakpastian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menertibkan area tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan lahan makam baru.

Menghadapi rencana relokasi, warga menyampaikan satu permintaan utama: dipindahkan ke rumah susun (rusun) yang layak dan terjangkau.

Menurut Sekretaris RW 02, Sa'il, keberadaan hunian liar di TPU Kebon Nanas bukanlah hal baru dan sudah ada sejak sekitar 30 tahun lalu. Saat ini, tercatat lebih dari seratus kepala keluarga (KK) yang menetap di sana.

"Di komplek kuburan Cina yang besar saja sudah di atas 80 KK," ungkap Sa'il saat ditemui Suara.com di kediamannya, Senin (24/11/2025).

Ia menjelaskan, mayoritas warga adalah pendatang dan korban penggusuran dari tempat lain yang terpaksa mencari hunian terjangkau karena faktor ekonomi.

"Rakyat cari yang terjangkau, dia tidak berpikir ini kuburan atau apa. Itu karena faktor ekonomi," jelasnya.

Dilema dan Tuntutan Relokasi

Rencana penertiban ini menempatkan warga dalam dilema. Di satu sisi, mereka memahami kebutuhan mendesak akan lahan pemakaman. Di sisi lain, mereka khawatir kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, karena sebagian warga berdagang di sekitar area TPU.

"Seandainya mereka bertahan, warga mau dikubur di mana? Tapi kalau diserahkan, mereka mau dikemanakan?" tutur Sa'il.

Baca Juga: Kasus Kekerasan di Jakarta Melonjak, Anak-anak Jadi Korban Paling Dominan

Oleh karena itu, warga sepakat untuk meminta relokasi ke rusun yang biayanya terjangkau bagi kalangan ekonomi lemah seperti mereka.

"Pemerintah harus mencarikan rumah susun yang layak dan masyarakatnya mampu membayar," katanya.

Respons Pemprov DKI

Sa'il mengungkapkan bahwa Pemprov DKI telah merespons positif permintaan tersebut, meskipun lokasinya belum ditentukan. Pemerintah daerah juga telah menginstruksikan aparat setempat untuk mendirikan posko aspirasi, seiring dengan batas waktu dua minggu bagi warga untuk mengosongkan area.

"Lurah atau Camat akan mempersiapkan posko untuk menampung keinginan masyarakat. Ini memang bukan hanya masalah di Jakarta Timur, tapi seluruh DKI kekurangan lahan makam," pungkasnya.