Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), RI Sultan Baktiar Najamudin mengecam keras penembakan terhadap 5 warga Pino Bengkulu Selatan oleh oknum satuan pengamanan (security) salah satu perusahaan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS).
Peristiwa yang ditengarai ekses konflik agraria antara masyarakat setempat dengan PKS ini terjadi setelah puluhan masyarakat Pino melakukan aksi protes karena lahan perkebunan, yang masih dalam status sengketa digusur oleh PKS tersebut sebagai akses jalan.
"Yang pertama Kami mengecam keras tindakan oknum security pabrik yang merespon aksi protes warga dengan tembakan senjata api. Saya kira, hal ini harus diusut secara serius oleh pihak kemananan," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Menurutnya, peristiwa berdarah ini disebabkan oleh konflik agraria yang tidak kunjung diselesaikan secara baik.
"Kami tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi pabrik PKS harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami para korban. Kami minta pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan Forkompimda setempat segera bertindak cepat agar peristiwa ini tidak berkepanjangan Dan meluas," tegas mantan wakil Gubernur Bengkulu itu.
Lebih lanjut Sultan menyampaikan prihatin dengan peristiwa penembakan tersebut, dan meminta agar masyarakat Pino Bengkulu Selatan untuk menjaga Kondusifitas sosial dan tetap beraktivitas seperti biasa.
"Secara normal tidak ada petani atau masyarakat yang berani berhadapan dengan oknum bersenjata api, kecuali jika hal yang diperjuangkannya adalah lahan hidup mati keluarganya," ungkapnya.
Di sinilah, kata Sultan, negara harus hadir, untuk memastikan petani mempunyai lahan dan terlindungi dari kekerasan. Pengusaha boleh memiliki lahan ribuan hektar, tetapi pemerintah harus juga memastikan petani bisa punya lahan agar kita punya ketahanan pangan.
"Yang paling penting, kami sangat berharap masyarakat Pino tetap tenang dan menahan diri. Kami akan minta pihak kepolisian untuk menindak tegas oknum pelaku penembakan tersebut," tutupnya. ***
Baca Juga: Forum di Cilacap, GKR Hemas Ajak Perempuan Jadi Subjek Perubahan dalam Pembangunan Daerah
Berita Terkait
-
Ketua DPD RI: Bullying Mengancam Keselamatan dan Masa Depan Generasi Muda
-
GKR Hemas Soal Usulan Daerah Otonomi Baru: Tantangan Berat, Tak Mudah Lolos!
-
Sultan Najamudin Tegaskan DPD RI Bukan Oposisi: Siap Dukung Penuh Program Presiden
-
Instruksi Mendagri Tito Kepada Kepala Daerah: Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi
-
Tamsil Linrung Soroti Daerah Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Anggota Denintel Kodam XVII/Cendrawasih Gugur Diserang KKB di Nabire
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor