Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), RI Sultan Baktiar Najamudin mengecam keras penembakan terhadap 5 warga Pino Bengkulu Selatan oleh oknum satuan pengamanan (security) salah satu perusahaan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS).
Peristiwa yang ditengarai ekses konflik agraria antara masyarakat setempat dengan PKS ini terjadi setelah puluhan masyarakat Pino melakukan aksi protes karena lahan perkebunan, yang masih dalam status sengketa digusur oleh PKS tersebut sebagai akses jalan.
"Yang pertama Kami mengecam keras tindakan oknum security pabrik yang merespon aksi protes warga dengan tembakan senjata api. Saya kira, hal ini harus diusut secara serius oleh pihak kemananan," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Menurutnya, peristiwa berdarah ini disebabkan oleh konflik agraria yang tidak kunjung diselesaikan secara baik.
"Kami tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi pabrik PKS harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami para korban. Kami minta pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan Forkompimda setempat segera bertindak cepat agar peristiwa ini tidak berkepanjangan Dan meluas," tegas mantan wakil Gubernur Bengkulu itu.
Lebih lanjut Sultan menyampaikan prihatin dengan peristiwa penembakan tersebut, dan meminta agar masyarakat Pino Bengkulu Selatan untuk menjaga Kondusifitas sosial dan tetap beraktivitas seperti biasa.
"Secara normal tidak ada petani atau masyarakat yang berani berhadapan dengan oknum bersenjata api, kecuali jika hal yang diperjuangkannya adalah lahan hidup mati keluarganya," ungkapnya.
Di sinilah, kata Sultan, negara harus hadir, untuk memastikan petani mempunyai lahan dan terlindungi dari kekerasan. Pengusaha boleh memiliki lahan ribuan hektar, tetapi pemerintah harus juga memastikan petani bisa punya lahan agar kita punya ketahanan pangan.
"Yang paling penting, kami sangat berharap masyarakat Pino tetap tenang dan menahan diri. Kami akan minta pihak kepolisian untuk menindak tegas oknum pelaku penembakan tersebut," tutupnya. ***
Baca Juga: Forum di Cilacap, GKR Hemas Ajak Perempuan Jadi Subjek Perubahan dalam Pembangunan Daerah
Berita Terkait
-
Ketua DPD RI: Bullying Mengancam Keselamatan dan Masa Depan Generasi Muda
-
GKR Hemas Soal Usulan Daerah Otonomi Baru: Tantangan Berat, Tak Mudah Lolos!
-
Sultan Najamudin Tegaskan DPD RI Bukan Oposisi: Siap Dukung Penuh Program Presiden
-
Instruksi Mendagri Tito Kepada Kepala Daerah: Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi
-
Tamsil Linrung Soroti Daerah Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional