Kuasa Hukum Nadiem Makarim: Kasus Kliennya Mirip Polemik Tom Lembong dan Ira Puspadewi

Suara.com - Kuasa hukum Nadiem Makarim, Dodi S Abdulkadir, menanggapi soal pemberian rehabilitasi terhadap 3 orang direksi PT ASDP.

Adapun ketiga direksi PT ASDP yang mendapat rehabilitasi yakni Dirut PT ASDP nonaktif, Ira Puspadewi, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi.

Dodi menilai, diterbitkannya rehabilitasi karena adanya kekeliruan dalam penerapan hukum. Sehingga pemerintah harus turun tangan memulihkannya.

Dodi kemudian menyebut jika perkara yang sedang dihadapi oleh Nadiem hampir sama dengan Tom Lembong dan Ira Puspadewi.

Pasalnya, Nadiem juga tidak menerima uang sedikit pun dalam kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan.

“Nah begitu juga pak Nadiem, ini kan unsur kerugian negaranya kan sumir ya, sudah kita ketahui bahwa dari proses peradilan (praperadilan) itu tidak ada kerugian negara,” kata Dodi, kepada Suara.com melalui sambungan telepon, Rabu (26/11/2025).

“Ya kan operating system chrome gratis gitu, lalu kalau gratis apakah bukan itu malah menghemat. Jadi kalau gratis itu merugikan, kan menjadi sesuatu yang aneh,” imbuhnya.

Kemudian, pengadaan digitalisasi, yang dilakukan oleh Nadiem, juga disebut sejalan dengan program pemerintah yakni digitalisasi pendidikan.

“Jadi proses pembelajaran pendidikan pada saat covid, Kemudian transisi dari ujian nasional itu berlangsung baik,” ucapnya.

Baca Juga: Siapa Ira Puspadewi? Eks Dirut ASDP yang Kini Menunggu SK Rehabilitasi

Coreng Wajah Pengadilan

Dodi menyebut bahwa dengan diberikannya rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi menambah jumlah para terdakwa yang mendapat ampunan.

Hal ini dikhawatirkan bisa mencoreng wajah pengadilan di hadapan publik. Seharusnya, aparat penegak hukum, tidak perlu mencari celah agar seorang tersangka bisa segera dilimpahkan ke pengadilan.

Jika memang terbukti tidak cukupnya alat bukti saat penyidikan, seharusnya pihak penyidik mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

“Ya, kemudian kan kalau pemerintah menganulir keputusan pengadilan, kan, di mana muka pengadilan,” ucapnya.

Sejauh ini, Dodi menilai, pemerintah bisa langsung mengambil tindakan abolisi dan rehabilitasi karena pengadilan dianggap melakukan putusan yang kurang tepat.

“Oleh karenanya, sebenarnya pemerintah bisa mengambil tindakan di awal untuk melakukan koreksi. Contoh dalam perkara Nadiem, pemerintah bisa melakukan eksaminasi kalau perlu digelar terbuka di DPR atau sudah terang benderang menurut saya,” ujarnya.

“Atau pemerintah bisa meminta Kejaksaan Agung karena masih dalam ranah eksekutif. Jadi pemerintah bisa meminta Kejaksaan Agung menerbitkan SKP2 kalau memang demi hukum kasus ini harus dihentikan karena tidak ada kerugian negara,” tambahnya.

Kemudian, menyangkut kerugian negara, lanjut Dodi, harus dihitung, bukan dihitung-hitung. Sehingga kerugian negara dalam perkara yang sedang dihadapi oleh Nadiem tidak diada-adakan.

“Sekedar untuk memuaskan nanti dihukum kemudian putusan pengadilannya dikoreksi lagi oleh pemerintah, kan mencoreng pengadilan,” ucapnya.

Berkomunikasi dengan DPR

Dodi mengaku sejauh ini pihaknya telah menyampaikan keluhan Nadiem kepada pihak DPR.

Karena, lanjut Dodi, pemberian rehabilitasi terhadap Ira juga lanjutan dari temuan dari pihak DPR. Namun, hingga saat ini, DPR belum merespon keluhan dari Founder Gojek itu.

“Sudah ke DPR, cuma DPR belum jawab. Jadi kan kemarin kan rehabilitasi juga kan berdasarkan temuan dari DPR. Jadi dari pihak Pak Nadiem sudah menyampaikan keluhan kepada DPR, tapi belum ada respon dari DPR,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya berharap jika Kejaksaan Agung bisa segera menerbitkan SKP2 jika memang tidak menemukan kerugian negara dan aliran uang terhadap Nadiem.

“Kami mengharapkan bahwa Kejaksaan menerbitkan SKP2 apabila memang tidak ditemukan adanya kerugian negara,” pungkasnya.