Kronologi Kepala BNPB Minta Maaf Usai Sebut Bencana Sumatera 'Mencekam di Medsos'

Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel).

Permintaan maaf ini dilontarkan setelah Suharyanto secara langsung meninjau lokasi bencana dan mengaku terkejut melihat dampak banjir dan longsor di wilayah Sumatra Utara tersebut yang ternyata sangat dahsyat.

Sebelumnya, Suharyanto sempat menuai kritik karena melontarkan pernyataan bernada meremehkan.

Ia menyebut bencana di tiga provinsi Sumatra (termasuk Sumut) terlihat mencekam bukan karena kondisi riil, melainkan karena informasi yang terlalu banyak berseliweran di media sosial.

Kronologi Permintaan Maaf di Desa Aek Garoga

Permintaan maaf tersebut disampaikan Suharyanto saat ia tiba di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, pada Minggu (30/11/2025).

Keterkejutan Langsung: Untuk mencapai Desa Aek Garoga, Suharyanto harus melewati dua desa terdampak lainnya. Kerusakan di Aek Garoga menjadi yang paling parah dan disaksikan langsung oleh jenderal bintang tiga TNI AD tersebut.

Pengakuan: Suharyanto mengaku tidak pernah membayangkan kerusakan akibat banjir dan longsor di sana luar biasa parah, jauh dari yang ia bayangkan sebelumnya.

"Tapsel (Tapanuli Selatan) saya surprise (terkejut), saya tidak mengira seperti ini. Saya mohon maaf Pak Bupati. Ini, bukan berarti kami tidak peduli begitu. Kami hadir di Tapanuli ini, untuk membantu," kata Suharyanto.

Baca Juga: 604 Orang Meninggal Dunia dalam Bencana Sumatera: Update Terkini

Ia menegaskan bahwa BNPB hadir untuk membantu semua wilayah tanpa membedakan suku, agama, atau ras, dan berjanji akan turun dengan kekuatan penuh.

Sebelumnya, ia mengatakkan  bahwa bencana di tiga provinsi Sumatra (Aceh, Sumut, dan Sumbar) saat ini masih berstatus bencana daerah tingkat provinsi, bukan bencana nasional.

Suharyanto sempat menyebut bahwa hanya Tapanuli Tengah yang menjadi fokus serius saat ini, sementara daerah lainnya dianggap relatif membaik.

Ia berpendapat bahwa penetapan status bencana nasional harus berdasarkan pertimbangan skala korban dan kesulitan akses, membandingkannya dengan bencana Tsunami Aceh 2004 dan Covid-19.

"Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, kan berseliweran di media sosial, nggak bisa bertemu segala macam. Tapi begitu sampai ke sini sekarang rekan media tadi hadir di lokasi dan tidak hujan," ujar dia.

Sebagai informasi, data terbaru dari Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) per Senin (1/12/2025) malam menunjukkan bahwa jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra terus bertambah hingga mencapai 604 orang.