- Said Didu menanggapi pencabutan status internasional Bandara Khusus PT IMIP oleh Kementerian Perhubungan.
- Proyek hilirisasi Morowali merupakan kelanjutan kerja sama antara pemerintahan SBY dan Xi Jinping.
- Said Didu menemukan kejanggalan perizinan IMIP saat menjabat Staf Khusus Menteri ESDM tahun 2015.
Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memberikan respon terkait pencabutan status internasional Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) oleh Kementerian Perhubungan.
Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Hendri Satrio Official, Said Didu membeberkan sejarah panjang proyek tersebut yang menurutnya sering disalahpahami publik.
Said Didu menegaskan bahwa proyek hilirisasi di Morowali sebenarnya bukan inisiasi murni pemerintahan Presiden Jokowi, melainkan kelanjutan dari kesepakatan pemerintahan sebelumnya.
"Saya paham betul, ini sejak peletakan batu pertama sebenarnya. Karena agar publik paham, ini kan kerja sama yang dibangun antara SBY dengan Xi Jinping," ujar Said Didu dikutip pada Selasa (2/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa narasi hilirisasi sering kali dibelokkan seolah-olah hanya menjadi program eksklusif satu era pemerintahan.
“Nah, itu sering dibelokkan orang, seakan-akan Pak Jokowi yang melakukan hilirisasi,” ucapnya.
"Padahal sebenarnya itu amanat Undang-Undang Minerba Tahun 2019, sudah ada aturannya, bahwa memang harus ada hilirisasi," tambahnya.
Lebih lanjut, Said Didu menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM Sudirman Said pada tahun 2015.
Saat itu, ia ditugaskan dalam tim penelaah smelter nasional dan menemukan kejanggalan administratif terkait perizinan IMIP yang dinilainya sebagai bentuk "siasat".
Baca Juga: 3 Bandara Dicabut Status Internasional, Bandara IMIP Jadi Salah Satunya
"Saya ke IMIP, saya datang ke sana, dijemput pakai helikopter. Sampai di sana kaget saya, kok direksi-direksinya bekas pejabat perindustrian semua," kenangnya.
Said Didu mengaku heran karena izin smelter yang seharusnya berada di bawah wewenangnya, ternyata sudah dikantongi melalui jalur lain.
"Saya tanya, 'Eh ini kan harusnya izinnya smelter ini kan ada di saya, kok ada izinnya'. Nah, ternyata isinya tuh isi Kementerian Perindustrian. Jadi, betapa mensiasatinya dia untuk masuk tidak melalui Said Didu dan Sudirman Said," ungkapnya.
Reporter: Safelia Putri
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
Terkini
-
Janda di Labuhanbatu Dianiaya Besan Hingga Pingsan, Laporan Mandek di Meja Polisi?
-
BRIN Minta Maaf atas Kesalahan Desain Lambang Garuda di Konten Hari Lahir Pancasila
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Menkes Pastikan Risiko Ebola di Indonesia Rendah, Penularannya Tak Semudah Covid-19
-
Menkes Bingung Harga Obat di RI 2-6 Kali Lebih Mahal dari Harga Pasar Global: Kita Harus Negosiasi
-
Respons PDIP Soal Keakraban Prabowo dan Megawati: Biasa Saja, Sudah Bersahabat Lama
-
Papua Barat Punya Sekolah Berbasis Konservasi Pertama di Indonesia, Apa Beda dengan Sekolah Biasa?
-
Suasana PN Jaksel Riuh! Gugatan Praperadilan Dikabulkan, Kasus Air Keras Andrie Yunus Berlanjut
-
Nadiem Makarim: Chromebook Bikin Negara Hemat Triliunan, Mengapa Saya yang Dituntut?
-
Fenomena Mas Bahlil Ganteng, Kala Kritik di Media Sosial Berbalik Jadi Keuntungan Politik