- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memprioritaskan pemulihan bencana di Sumatera daripada menggodok usulan pilkada melalui DPRD.
- Dasco menekankan bahwa diskusi revisi undang-undang politik belum tepat waktu karena fokus harus pada korban bencana alam di wilayah barat Indonesia.
- Usulan pilkada melalui DPRD disampaikan Bahlil Lahadalia dari Partai Golkar, yang dinilai terlalu dini oleh kubu Gerindra saat ini.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, lebih baik memprioritaskan pemulihan Indonesia pascabencana banjir dan tanah longsor di Sumatera ketimbang menggodok usulan wacana pilkada melalui DPRD.
Dasco secara tegas menyatakan keengganannya untuk menanggapi lebih jauh dinamika politik tersebut saat ini.
Bagi Ketua Harian Partai Gerindra ini, diskursus mengenai revisi undang-undang politik belum tepat waktunya, mengingat Indonesia sedang berduka dan berjuang bangkit dari rentetan bencana alam yang melanda wilayah barat Indonesia.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Dasco menekankan bahwa empati dan tindakan nyata untuk pemulihan korban bencana harus didahulukan ketimbang manuver politik legislasi.
"Ya kita seperti yang saya sampaikan, kita mikir Indonesia pulih dulu dari bencana baru bicara hal tersebut," kata Dasco, dikutip hari Kamis (11/12/2025).
Pernyataan Dasco ini merujuk pada kondisi darurat yang tengah dihadapi oleh tiga provinsi di Pulau Sumatera.
Untuk diketahui, wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) saat ini sedang dalam fase pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur serta dampak sosial yang masif bagi masyarakat setempat.
Fokus pemerintah dan DPR, menurut Dasco, seharusnya tercurah pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah terdampak tersebut.
Ia menilai, pembicaraan mengenai format Pilkada ataupun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih terlalu dini untuk dibahas secara intensif sekarang, mengingat pesta demokrasi lima tahunan berikutnya masih berjarak sekitar empat tahun lagi.
Baca Juga: Perintah Keras Bahlil ke DPR/DPRD Golkar: Rakyat Kena Bencana, Jangan Cuma Mikirin Program!
"Ngomongin RUU Pemilu, urusan koalisi permanen, urusan politik nanti saja, ketika Indonesia kembali normal dan saudara-saudara kita pulih."
Usulan Bahlil
Sikap menahan diri dari kubu Gerindra ini menjadi penyeimbang di tengah kencangnya usulan dari Partai Golkar.
Sebelumnya, dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025), Bahlil Lahadalia menyampaikan pandangannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil menilai, sistem pemilihan langsung yang berjalan saat ini perlu dievaluasi demi efisiensi dan stabilitas politik di daerah.
Mantan Menteri Investasi tersebut berargumen bahwa mengembalikan mandat pemilihan kepada DPRD akan menyederhanakan proses politik di tingkat lokal.
Berita Terkait
-
Perintah Keras Bahlil ke DPR/DPRD Golkar: Rakyat Kena Bencana, Jangan Cuma Mikirin Program!
-
Dituding ABS ke Prabowo Soal Listrik Aceh, Bahlil: Itu Laporan Resmi dari PLN
-
Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK, Ketum Golkar Bahlil: Saya Belum Dapat Info
-
Beberapa Wilayah Aceh Masih Gelap Gulita, PLN Akui Kesalahan Data ke Menteri Bahlil
-
Salah Prediksi, Bahlil Ungkap Biang Kerok Listrik di Aceh Belum Pulih Seluruhnya
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
-
Festival Bidar Palembang: Tradisi Sungai Musi yang Bertahan Sejak Zaman Kesultanan
Terkini
-
Bahas Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Istri, Komisi III DPR Sampai Istighfar Dua Kali
-
KSP Qodari Jawab Soal Isu Reshuffle Kabinet: Hanya Presiden dan Tuhan yang Tahu
-
KPK Geledah Kantor Dinas Perkim, Buntut Dugaan Korupsi yang Seret Wali Kota Madiun Non Aktif Maidi
-
Tolak Polri di Bawah Kementerian, Boni Hargens: Sikap Kapolri Jaga Arsitektur Demokrasi
-
4 Fakta Aturan Batik Korpri Terbaru 2026: Jadwal dan Siapa yang Wajib Pakai
-
Sore Ini Prabowo Lantik 8 Anggota DEN di Istana Negara
-
Reshuffle Kabinet: Menkomdigi Meutya Hafid Dikabarkan Diganti Angga Raka Prabowo
-
Isu Reshuffle Kabinet Jilid 5 Memanas, 7 Menteri Ini Bakal Diganti?
-
Kekerasan Banyak Terjadi di Ruang Domestik, PPAPP Soroti Rumah sebagai Lokasi Paling Rawan di Jaksel
-
Menteri PPPA Minta Siswi SMPN 6 Denpasar Korban Pelecehan Seksual Tak Dikeluarkan atau Dikucilkan