- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memprioritaskan pemulihan bencana di Sumatera daripada menggodok usulan pilkada melalui DPRD.
- Dasco menekankan bahwa diskusi revisi undang-undang politik belum tepat waktu karena fokus harus pada korban bencana alam di wilayah barat Indonesia.
- Usulan pilkada melalui DPRD disampaikan Bahlil Lahadalia dari Partai Golkar, yang dinilai terlalu dini oleh kubu Gerindra saat ini.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, lebih baik memprioritaskan pemulihan Indonesia pascabencana banjir dan tanah longsor di Sumatera ketimbang menggodok usulan wacana pilkada melalui DPRD.
Dasco secara tegas menyatakan keengganannya untuk menanggapi lebih jauh dinamika politik tersebut saat ini.
Bagi Ketua Harian Partai Gerindra ini, diskursus mengenai revisi undang-undang politik belum tepat waktunya, mengingat Indonesia sedang berduka dan berjuang bangkit dari rentetan bencana alam yang melanda wilayah barat Indonesia.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Dasco menekankan bahwa empati dan tindakan nyata untuk pemulihan korban bencana harus didahulukan ketimbang manuver politik legislasi.
"Ya kita seperti yang saya sampaikan, kita mikir Indonesia pulih dulu dari bencana baru bicara hal tersebut," kata Dasco, dikutip hari Kamis (11/12/2025).
Pernyataan Dasco ini merujuk pada kondisi darurat yang tengah dihadapi oleh tiga provinsi di Pulau Sumatera.
Untuk diketahui, wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) saat ini sedang dalam fase pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur serta dampak sosial yang masif bagi masyarakat setempat.
Fokus pemerintah dan DPR, menurut Dasco, seharusnya tercurah pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah terdampak tersebut.
Ia menilai, pembicaraan mengenai format Pilkada ataupun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih terlalu dini untuk dibahas secara intensif sekarang, mengingat pesta demokrasi lima tahunan berikutnya masih berjarak sekitar empat tahun lagi.
Baca Juga: Perintah Keras Bahlil ke DPR/DPRD Golkar: Rakyat Kena Bencana, Jangan Cuma Mikirin Program!
"Ngomongin RUU Pemilu, urusan koalisi permanen, urusan politik nanti saja, ketika Indonesia kembali normal dan saudara-saudara kita pulih."
Usulan Bahlil
Sikap menahan diri dari kubu Gerindra ini menjadi penyeimbang di tengah kencangnya usulan dari Partai Golkar.
Sebelumnya, dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025), Bahlil Lahadalia menyampaikan pandangannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil menilai, sistem pemilihan langsung yang berjalan saat ini perlu dievaluasi demi efisiensi dan stabilitas politik di daerah.
Mantan Menteri Investasi tersebut berargumen bahwa mengembalikan mandat pemilihan kepada DPRD akan menyederhanakan proses politik di tingkat lokal.
Berita Terkait
-
Perintah Keras Bahlil ke DPR/DPRD Golkar: Rakyat Kena Bencana, Jangan Cuma Mikirin Program!
-
Dituding ABS ke Prabowo Soal Listrik Aceh, Bahlil: Itu Laporan Resmi dari PLN
-
Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK, Ketum Golkar Bahlil: Saya Belum Dapat Info
-
Beberapa Wilayah Aceh Masih Gelap Gulita, PLN Akui Kesalahan Data ke Menteri Bahlil
-
Salah Prediksi, Bahlil Ungkap Biang Kerok Listrik di Aceh Belum Pulih Seluruhnya
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan