Prabowo Tolak Status Bencana Nasional di Sumatra, Klaim Situasi Terkendali

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menanggapi desakan sejumlah pihak agar bencana banjir dan longsor di Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional. Ia menegaskan bahwa status tersebut tidak perlu, karena situasi di lapangan saat ini masih terkendali.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan kekuatan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

"Saya monitor terus," sambungnya.

Bantah Negara Tidak Hadir

Presiden juga membantah tudingan yang menyebut pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana. Ia memaparkan bahwa negara telah mengerahkan kekuatan besar untuk membantu para korban.

"Kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 personel TNI dan Polri, itu setingkat 50 batalion. Kalau dibilang negara tidak hadir, ah, ya, kita waspada saja," kata Prabowo, mengisyaratkan adanya pihak dengan agenda lain.

Ia menambahkan, lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat juga telah dikerahkan untuk mendistribusikan bantuan setiap hari dari Medan dan Jakarta ke lokasi-lokasi terdampak.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pemerintah juga akan segera membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi para korban.

"Saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, mungkin mulai Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan ini bisa langsung jadi rumah tetap," kata Prabowo.

Baca Juga: Pertemuan Tertutup, Prabowo dan Dasco Susun Strategi Amankan Ekonomi 2025 dan Pulihkan Sumatera

Untuk mempercepat pembangunan, ia menginstruksikan agar menggunakan lahan milik negara, termasuk lahan milik PTPN atau konsesi hutan jika diperlukan.

"Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya," tandasnya.