LBH: Operasi Militer di Papua Ilegal dan Terstruktur Sistematis Sejak 1961

Baca 10 detik

LBH Papua menyatakan operasi militer di Papua adalah strategi struktural sejak 1961, bukan baru dimulai 2018.
Otonomi Khusus pasca-1998 dinilai melanggengkan dan membiayai kehadiran militer, sementara pengerahan pasukan sejak 2018 dianggap ilegal.
Pendekatan militer berdampak krisis kemanusiaan, menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi dan menghadapi ancaman kekerasan serius.

Edo mengangkat satu kasus tragis yang menimpa seorang ibu bernama Aminera Langkabah. Karena kehabisan bahan makanan di pengungsian, korban terpaksa kembali ke kebunnya.

Namun, di perjalanan, ia dihadang oleh orang tak dikenal, disiksa, ditelanjangi, dan diperkosa secara brutal.

“Ini contoh kondisi perempuan di daerah konflik. Ketika makanan tidak ada, mereka harus kembali ke kebun dan ancaman di sana sangat tinggi,” ungkap Edo dengan nada prihatin. (Safelia Putri)