Komisi VIII Dorong Percepatan Revisi UU Kebencanaan Usai Banjir Sumatera, Peran BNPB Bakal Diperkuat

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyoroti semrawutnya koordinasi pendistribusian bantuan bagi korban bencana alam di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, ia menegaskan bahwa Komisi VIII berkomitmen penuh untuk mendorong revisi Undang-Undang (UU) Kebencanaan guna memperkuat peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ia menilai, selama ini skema pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak, masih terkendala oleh tata kelola dan koordinasi yang kurang terpadu atau "orkestrasi" yang lemah.

"Kita melihat orkestrasi (penyaluran bantuan) ini kurang terpadu. Ada yang bertumpuk-tumpuk di satu lokasi karena banyak masyarakat berkunjung ke sana, sementara ada daerah jauh yang sama sekali tidak tersentuh bantuan," ujar Marwan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, keterbatasan anggaran pemerintah seharusnya bisa ditutupi oleh tingginya rasa empati dan kerelaan masyarakat dalam memberi bantuan.

Namun, tanpa kendali koordinasi yang kuat, bantuan tersebut menjadi tidak merata.

Atas dasar itulah, Marwan menyatakan bahwa revisi UU Kebencanaan menjadi harga mati agar BNPB memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengoordinasikan seluruh elemen, termasuk TNI, Polri, dan relawan masyarakat.

"Komisi VIII sudah berkomitmen untuk revisi UU Kebencanaan itu. Tujuannya supaya BNPB punya rentang kendali untuk melakukan koordinasi yang baik. Kita berharap dalam fungsinya, BNPB punya hak untuk mengatur dan mengoordinasikan semua," tegasnya.

Ia menggarisbawahi bahwa penguatan ini bukan berarti BNPB mengambil alih komando institusi lain seperti TNI atau Polri, melainkan sebagai pusat komando koordinasi agar pelaksanaan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Baca Juga: Terdampak Bencana, Sekitar 20 Ribu Calon Jemaah Haji Asal Sumatra Terancam Gagal Berangkat?

Marwan menceritakan pengalamannya saat turun langsung meninjau lokasi banjir Sumatera pada Minggu lalu.

Ia menemukan fakta bahwa bantuan logistik seperti dapur umum tidak mampu menjangkau seluruh titik karena medan yang berat dan lokasi yang sangat luas.

"Lokasi ini terlalu panjang, tidak mungkin semuanya dijadikan dapur umum. Saya melihat sendiri, masyarakat menunggu saja karena lumpur setinggi betis. Bahkan ada yang sampai pagi belum sarapan karena akses yang sulit," ungkapnya.

Terkait teknis penyaluran bantuan dari masyarakat, Marwan mengusulkan agar BNPB bertindak sebagai pengatur lalu lintas distribusi berdasarkan peta kebutuhan, bukan sekadar tempat penampungan barang (pooling).

"Bukan dipool (dipusatkan), tapi dikoordinasikan. Jangan ditumpuk di satu titik lagi, nanti malah menumpuk. BNPB harus bisa membagi peta; area mana yang sudah cukup, area mana yang belum, lalu arahkan masyarakat atau bantuan ke sana," pungkasnya.