Gerakan Indonesia Cerah Optimis Transformasi Budaya Institusi Polri Terjadi di 2026

Suara.com - Gerakan Indonesia Cerah (GIC) menilai institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan langkah nyata dalam bertransformasi untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat modern.

Transformasi tersebut diyakini akan semakin terasa pada tahun 2026, khususnya dalam aspek budaya kerja dan mentalitas institusi.

Koordinator GIC, Febry Wahyuni Sabran, menyampaikan bahwa Polri telah menunjukkan dukungan dan komitmen kuat terhadap reformasi berkelanjutan sebagai lembaga yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan kepentingan rakyat.

Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia kini berdiri di belakang Polri dalam upaya memperkuat demokrasi hukum menjelang 2026.

“Dukungan ini bukan tanpa alasan. Masyarakat melihat langsung upaya-upaya nyata yang dilakukan Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi operasional, dan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu,” ujar Febry.

Di sisi lain, Febry juga menyoroti visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menempatkan penegakan hukum dan nilai-nilai demokrasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.

Menurutnya, sistem hukum yang kuat dan berkeadilan menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk mencapai status sebagai negara maju dengan tingkat keadilan sosial yang tinggi.

Karena itu, reformasi Polri dinilai bukan semata tanggung jawab internal institusi, melainkan kepentingan nasional yang harus didukung seluruh elemen bangsa.

Febry juga optimistis bahwa pada 2026 Polri akan mengalami transformasi budaya yang signifikan.

Baca Juga: Polri Bangun Raturan Sumur Bor di Sumatra: Sudah Berapa Titik yang Aktif?

Transformasi ini tidak hanya sebatas perubahan prosedural atau struktural, tetapi menyentuh aspek terdalam institusi, yakni budaya kerja dan mentalitas aparat.

“Perubahan kultural menjadi kunci, karena struktur dan regulasi saja tidak cukup untuk menghasilkan penegakan hukum yang benar-benar melayani kepentingan rakyat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, transformasi budaya Polri mencakup beberapa dimensi penting.

Pertama, peningkatan profesionalisme di seluruh lini, mulai dari pimpinan hingga pelaksana di lapangan.

Kedua, penguatan akuntabilitas melalui sistem pengawasan internal dan eksternal yang lebih efektif.

“Ketiga, reorientasi pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai subjek yang harus dilayani dengan sepenuh hati, bukan sebagai objek yang diatur dan dikontrol. Keempat, internalisasi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam setiap aspek tugas kepolisian,” kata Febry.