- Menteri HAM duga ada 'playing victim' di balik isu teror influencer.
- Kebebasan berpendapat dinilai dimanfaatkan untuk menaikkan popularitas dan jumlah pengikut.
- Pemerintah disebut serius tangani bencana, terbukti dari kerja nyata di lapangan.
Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyoroti kemungkinan adanya praktik playing victim (bermain sebagai korban) di tengah maraknya narasi dugaan teror yang dialami sejumlah influencer setelah mereka mengkritik penanganan bencana di Sumatra.
Pigai menyatakan, meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh negara, kritik di ruang publik kerap dimanfaatkan untuk kepentingan popularitas.
"Tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan narasi tersebut sebagai playing victim untuk menaikkan jumlah subscriber dan follower, serta memicu gangguan kehormatan interpersonal," kata Pigai dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).
Ia menilai Indonesia saat ini berada dalam situasi "surplus demokrasi," di mana kebebasan berpendapat berlangsung tanpa batasan etika yang jelas. Pigai juga mengingatkan adanya penggunaan logika sesat (logical fallacy) seperti serangan pribadi (ad hominem) dan manipulasi emosi dalam penggiringan opini publik.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tetap rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi di media sosial.
Tolak Tuduhan Negara Sebagai Pelaku
Terkait kritik terhadap penanganan bencana, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kerja nyata yang sistematis, termasuk kunjungan rutin Presiden ke lokasi terdampak.
"Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujarnya.
Ia menolak keras narasi yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum. Menurutnya, jika memang ada teror, pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah.
Baca Juga: Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas Teror Terhadap Aktivis Pengkritik Bencana Sumatra
Meskipun demikian, Pigai menegaskan pemerintah tetap menghormati sikap kritis dari siapa pun, namun ia mengingatkan agar kritik disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi demi kepentingan popularitas semata.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- Promo Superindo Terbaru, Minyak Goreng Cuma Rp20 Ribuan, Susu dan Kecap Diskon Besar
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Sinyal Hijau Membawa Petaka? Menelusuri Penyebab Tabrakan Argo Bromo vs KRL di Bekasi Timur
-
Mangkir Dua Kali, Polisi Bakal Jemput Paksa Terduga Pelaku Pemerkosa Siswi SLB Kalideres
-
'Kami Diperlakukan Seperti Hewan!' Kesaksian Relawan Indonesia yang Ditawan Militer Israel
-
Duduk Perkara Kakek Mujiran Dipenjara Gegara Laporan PTPN I, BP BUMN Bereaksi
-
Soroti Rentetan Kasus Kekerasan, Lukman Hakim Saifuddin: Kondisi Saat Ini Sangat Mencemaskan
-
Listrik Sumatra Utara Sudah Pulih 100 Persen, PLN Minta Warga Waspada Hoaks
-
Penuh Haru! 9 WNI Korban Penyekapan Israel Akhirnya Tiba di Indonesia
-
Tepis Mitos 'Lebih Aman', BPOM: 5 Juta Anak Darurat Merokok Akibat Tipu Daya Vape!
-
KUPI: Kekerasan Seksual di Pesantren Adalah Bentuk Penistaan Agama!
-
Wafat Jelang Puncak Armuzna, Jemaah Haji Asal Pekanbaru Bakal Dibadalhajikan