News / Nasional
Senin, 05 Januari 2026 | 07:08 WIB
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. (Antara/Dhemas Reviyanto).
Baca 10 detik
  • Menteri HAM duga ada 'playing victim' di balik isu teror influencer.
  • Kebebasan berpendapat dinilai dimanfaatkan untuk menaikkan popularitas dan jumlah pengikut.
  • Pemerintah disebut serius tangani bencana, terbukti dari kerja nyata di lapangan.

Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyoroti kemungkinan adanya praktik playing victim (bermain sebagai korban) di tengah maraknya narasi dugaan teror yang dialami sejumlah influencer setelah mereka mengkritik penanganan bencana di Sumatra.

Pigai menyatakan, meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh negara, kritik di ruang publik kerap dimanfaatkan untuk kepentingan popularitas.

"Tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan narasi tersebut sebagai playing victim untuk menaikkan jumlah subscriber dan follower, serta memicu gangguan kehormatan interpersonal," kata Pigai dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).

Ia menilai Indonesia saat ini berada dalam situasi "surplus demokrasi," di mana kebebasan berpendapat berlangsung tanpa batasan etika yang jelas. Pigai juga mengingatkan adanya penggunaan logika sesat (logical fallacy) seperti serangan pribadi (ad hominem) dan manipulasi emosi dalam penggiringan opini publik.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tetap rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi di media sosial.

Tolak Tuduhan Negara Sebagai Pelaku

Terkait kritik terhadap penanganan bencana, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kerja nyata yang sistematis, termasuk kunjungan rutin Presiden ke lokasi terdampak.

"Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujarnya.

Ia menolak keras narasi yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum. Menurutnya, jika memang ada teror, pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah.

Baca Juga: Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas Teror Terhadap Aktivis Pengkritik Bencana Sumatra

Meskipun demikian, Pigai menegaskan pemerintah tetap menghormati sikap kritis dari siapa pun, namun ia mengingatkan agar kritik disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi demi kepentingan popularitas semata.

Load More