News / Nasional
Senin, 05 Januari 2026 | 14:11 WIB
Ilustrasi Nicolas Maduro, Presiden Venezuela ditangkap militer AS [Ist/via Military Leak]
Baca 10 detik
  • Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh militer AS pada 3 Januari 2025, pasca serangan udara presisi yang dipimpin Donald Trump.
  • Penangkapan didasarkan pada dakwaan Departemen Kehakiman AS mengenai keterlibatan Maduro dalam jaringan penyelundupan narkotika internasional sejak 2020.
  • Operasi tersebut didukung blokade laut oleh 15.000 personel AS dan memicu reaksi global, termasuk kecaman tegas dari China.

Suara.com - Dunia internasional diguncang oleh aksi militer spektakuler yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) di jantung Amerika Latin. Dalam sebuah operasi kilat yang tak terduga, Presiden Venezuela Nicolas Maduro berhasil ditangkap dan dibawa keluar dari negaranya pada 3 Januari 2025.

Ketegangan yang mendidih sejak akhir 2025 mencapai titik didihnya saat fajar menyingsing di Caracas.

Di bawah komando Donald Trump, militer AS meluncurkan serangan udara presisi yang tidak hanya menghantam ibu kota, tetapi juga melumpuhkan titik-titik strategis di Negara Bagian Miranda, La Guaira, dan Aragua.

Melalui unggahan di media sosialnya, Donald Trump secara terang-terangan mengumumkan keberhasilan operasi tersebut.

“Amerika Serikat telah berhasil melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang telah ditangkap bersama istrinya dan diterbangkan keluar dari negara itu,” kata Trump.

Langkah agresif Washington ini seketika memicu gelombang reaksi global. Di balik layar penangkapan sang pemimpin sosialis tersebut, terungkap sederet fakta mencengangkan yang menyertai operasi pengejaran ini.

Berikut adalah 5 fakta kunci di balik jatuhnya Nicolas Maduro ke tangan Amerika Serikat:

1. Operasi Udara Strategis: 30 Menit yang Menentukan

Penangkapan Maduro bukanlah hasil negosiasi, melainkan operasi tempur murni.

Baca Juga: Berhasil Tumbangkan Nicolas Maduro, Donald Trump Ambil Alih Minyak Venezuela

Pasukan khusus AS bergerak setelah serangan udara masif menghancurkan pusat-pusat komando utama Venezuela.

Hanya dalam waktu sekitar 30 menit, tim elit AS berhasil mengamankan Maduro beserta istrinya dari lokasi persembunyian mereka sebelum pihak lawan sempat mengorganisir perlawanan.

2. Jerat Hukum Narkoterorisme Internasional

Bukan tanpa alasan AS melakukan tindakan ekstrem ini. Landasan hukum operasi ini berpijak pada dakwaan Departemen Kehakiman AS tahun 2020. Maduro dituding sebagai otak di balik "Cartel de los Soles", sebuah jaringan yang diduga menyelundupkan ribuan ton kokain ke Amerika Serikat dengan bantuan gerilya Kolombia.

Bagi Washington, rezim Maduro adalah ancaman keamanan nasional yang sengaja "membanjiri" AS dengan narkotika.

3. Pengepungan Total dari Laut Karibia

Sebelum serangan udara dimulai, AS telah "mengunci" Venezuela dari laut.

Sebanyak 15.000 personel militer dikerahkan di perairan Karibia untuk memutus jalur logistik. Per 30 Desember, 11 kapal perang raksasa, termasuk kapal induk tercanggih USS Gerald R. Ford, telah bersiaga di posisi tempur.

Armada ini diperkuat oleh kapal perusak rudal berpemandu, kapal penjelajah, hingga kapal serbu amfibi, menciptakan blokade yang tak tertembus.

4. Dominasi Teknologi: Duel yang Tidak Seimbang

Analisis intelijen mengungkap bahwa militer Venezuela sama sekali tidak berdaya menghadapi keunggulan teknologi siluman (stealth) AS.

Dengan kesenjangan alutsista yang drastis, militer AS mampu melepaskan serangan presisi tinggi tanpa hambatan berarti. Pertahanan udara Venezuela runtuh dalam waktu singkat, membuktikan bahwa keberanian personel saja tidak cukup melawan keunggulan teknologi tempur modern.

5. Dunia Terbelah: Protes Keras China dan Diplomasi Indonesia

Reaksi keras datang dari Beijing. Pemerintah China secara resmi mengecam intervensi sepihak ini sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Mereka mendesak AS untuk segera membebaskan Maduro, menjamin keselamatannya, dan menghentikan upaya penggulingan kekuasaan secara paksa.

Di sisi lain, Indonesia mengambil posisi yang lebih moderat namun tegas. Jakarta secara konsisten mendorong agar konflik ini diselesaikan di meja perundingan demi keamanan warga sipil.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam PBB dan prinsip kedaulatan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa antarnegara.

Reporter: Dinda Pramesti K

Load More