4 Gebrakan Dasco yang Percepat Penanganan Pemulihan Bencana Aceh

Suara.com - Langkah taktis dan tidak biasa diambil oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam menangani krisis pascabencana di Aceh dan Sumatera.

Alih-alih melakukan pengawasan dari meja rapat di Senayan, Dasco membuat gebrakan dengan menghadirkan Satgas DPR Pemulihan Pascabencana yang berkantor langsung di Aceh.

Langkah ini terbukti efektif dalam memangkas birokrasi dan memastikan bantuan pusat tepat sasaran di titik nol bencana.

Kehadiran Satgas bentukan Dasco ini disebut-sebut sebagai motor penggerak utama, di balik perubahan sikap Presiden Prabowo Subianto yang kini tampil jauh lebih pro-kemanusiaan dan progresif.

Keputusan Presiden untuk membuka pintu bantuan asing hingga menaikkan anggaran pemulihan menjadi Rp60 triliun, diyakini merupakan hasil dari suplai informasi yang akurat dan berbasis fakta lapangan yang dikawal langsung oleh Dasco.

1. Memotong Jalur Birokrasi yang Berbelit

Salah satu masalah klasik dalam penanganan bencana di daerah adalah lambannya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat akibat kendala administratif.

Menyadari hal tersebut, Sufmi Dasco melakukan langkah berani dengan "mengikat" eksekutif pusat.

Ia memerintahkan penempatan Person in Charge (PIC) dari kementerian terkait untuk menetap di Aceh.

Baca Juga: Ketika Jalan di Sumatra Kembali Terbuka

Strategi ini bertujuan agar jalur koordinasi tidak lagi tersumbat oleh urusan surat-menyurat ke Jakarta yang memakan waktu lama.

Dengan adanya PIC di lapangan, pengambilan keputusan bisa dilakukan dalam hitungan jam, bukan hari.

Dasco cukup jeli melihat bahwa dalam kondisi darurat, kehadiran fisik pejabat yang memiliki otoritas di lokasi bencana adalah kunci utama keberhasilan pemulihan.

Melalui mekanisme Rapat Satgas DPR di Aceh, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pun “dipaksa” untuk duduk bersama dan mendengar langsung keluhan serta aspirasi dari Gubernur Aceh dan para Bupati.

Ruang dialog langsung ini memberikan kesempatan bagi pimpinan daerah untuk melaporkan kebutuhan riil tanpa ada informasi yang terdistorsi saat sampai ke pusat.

2. Sukses Tambahan Anggaran Rp1,63 Triliun