- Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap militer Amerika Serikat pada 3 Januari 2026, memicu krisis kepemimpinan nasional.
- Mahkamah Agung Venezuela memerintahkan Wakil Presiden Delcy Rodríguez mengambil alih posisi kepala negara berdasarkan konstitusi.
- Rodríguez mengecam penangkapan Maduro sebagai "penculikan ilegal" dan menegaskan mandat barunya dalam pidato keras nasional.
Suara.com - Dunia internasional dikejutkan dengan kabar penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh militer Amerika Serikat (AS) pada 3 Januari 2026.
Atas penangkapan Presiden Nicolas Maduro tersebut, Mahkamah Agung Venezuela segera memerintahkan Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, untuk mengambil alih posisi kepala negara.
Tania D'Amelio, Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Mahkamah Agung Venezuela, menyatakan bahwa konstitusi mengizinkan wakil presiden untuk mengisi absennya presiden, baik secara absolut maupun sementara, guna mengatasi krisis kepemimpinan nasional.
Atas dasar hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi secara resmi memberikan mandat kepada Rodriguez untuk memegang kendali kedaulatan negara serta memastikan tatanan konstitusi di Venezuela tetap terjaga.
Sesaat sebelum putusan mahkamah diumumkan, Rodriguez melayangkan kecaman keras terhadap tindakan Amerika Serikat.
Ia menegaskan bahwa penangkapan Maduro beserta istrinya merupakan bentuk “penculikan ilegal dan tidak sah”.
“Apa yang dilakukan terhadap Venezuela adalah tindakan biadab,” kata Rodriguez, dikutip dari bbc.com, dalam pidato yang disiarkan melalui stasiun radio dan televisi nasional.
“Mengepungnya, memblokadenya, adalah tindakan biadab yang melanggar setiap mekanisme sistem hak asasi manusia internasional dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jangan biarkan blokade apa pun mencoba memutarbalikkan kehendak rakyat ini,” cetus Rodriguez.
Sikap keras dan vokal yang ditunjukkan Rodríguez dalam merespons penangkapan Maduro sejalan dengan rekam jejak panjangnya sebagai loyalis garis keras di lingkaran kekuasaan Venezuela.
Baca Juga: Militer AS Invasi Venezuela, Dino Patti Djalal Sebut Hukum Rimba Gantikan Hukum Internasional
Kini, dengan mandat penuh di tangannya, dunia pun menyoroti sosok perempuan yang selama ini menjadi arsitek di balik kebijakan strategis negara tersebut.
Berikut adalah profil Delcy Rodriguez:
Delcy Rodríguez merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Pusat Venezuela. Politik mengalir dalam darah Rodríguez. Ia adalah putri dari Jorge Antonio Rodríguez, yang tewas dalam tahanan polisi pada 1976. Kematian sang ayah menjadi landasan ideologis yang kuat bagi Rodríguez dan saudara laki-lakinya, Jorge Rodríguez, yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional Venezuela.
Perjalanan Karier
Berdasarkan latar belakang pendidikannya, Rodríguez yang berprofesi sebagai pengacara mulai menanjak dalam pemerintahan di bawah mendiang Hugo Chávez.
Namun, kariernya benar-benar meroket di era Nicolas Maduro.
Sepanjang perjalanan kariernya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Setelah itu, ia juga sempat menduduki posisi Menteri Luar Negeri sebagai diplomat tertinggi Venezuela.
Tag
Berita Terkait
-
Militer AS Invasi Venezuela, Dino Patti Djalal Sebut Hukum Rimba Gantikan Hukum Internasional
-
5 Fakta Reaksi Rakyat Venezuela Usai Presiden Nicolas Maduro Ditangkap AS
-
Operasi AS di Venezuela Dinilai Tak Berdampak Signifikan ke Indonesia, Ini Alasannya
-
Usai Presiden Venezuela Ditangkap Militer AS, Dave Laksono: Keselamatan WNI Adalah Prioritas
-
Harga Minyak Dunia Bisa Tembus USD 100 per Barel Setelah Trump Culik Maduro
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
Terkini
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Ekspor Tanah Jarang PT PMM, Termasuk Pejabat Sucofindo hingga JK
-
Penelitian UI: Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Picu Food Waste, Apa Dampaknya?
-
Wamensos Tekankan Peran Strategis Kepala Sekolah Rakyat dalam Mendorong Perubahan
-
Perjalanan Menuju Candi Prambanan, Prabowo dan PM Narendra Modi Satu Helikopter
-
Asal-usul Isi Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut Raja Juli, Ternyata Hasil 'Peras' 914 Petani KUD
-
3 Pekerja Daycare Little Aresha Masih Jadi Saksi, Akankah Menyusul Jadi Tersangka?
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Hanya Sasar Warga Mampu, 15 Golongan Tetap Gratis
-
Alarm Jelang MPLS, Mayoritas Kepala Sekolah Rakyat Belum Siap Jalankan Tahun Ajaran Baru
-
Tugasnya Hanya Melambaikan Bendera, 1.000 Siswa Dikerahkan Sambut Prabowo-Modi di Yogyakarta
-
Istri Menteri PU Ikut ke NY Pakai Paspor Diplomatik, Ini Bedanya dengan Paspor Dinas dan Biasa